tag:blogger.com,1999:blog-42158386216835489762011-11-27T15:15:15.538-08:00(KUMPULAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA)yunitaehttp://www.blogger.com/profile/18245560278778668952noreply@blogger.comBlogger571100tag:blogger.com,1999:blog-4215838621683548976.post-11348303802083322772007-11-16T07:33:00.000-08:002007-11-16T07:36:05.570-08:00UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS <span class="fullpost">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif; c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . . .<br />- 2 -<br />Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. 3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. 5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 6. Dewan . . .<br />- 3 -<br />6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 7. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. 12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih. 13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan. 14. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. 15. Hari . . .<br />- 4 -<br />15. Hari adalah hari kalender. 16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pasal 2 Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Pasal 3 (1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. Pasal 4 Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 5 (1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. (2) Perseroan . . .<br />- 5 -<br />(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya. (3) Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan. Pasal 6 Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. BAB II PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR PERSEROAN DAN PENGUMUMAN Bagian Kesatu Pendirian Pasal 7 (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan. (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. (6) Dalam . . .<br />- 6 -<br />(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut. (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi : a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Pasal 8 (1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya : a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan; b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. (3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Pasal 9 . . .<br />- 7 -<br />Pasal 9 (1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. jangka waktu berdirinya Perseroan; c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. alamat lengkap Perseroan. (2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan. (3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 10 (1) Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. (2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. (3) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. (4) Apabila . . .<br />- 8 -<br />(4) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. (5) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. (6) Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik. (7) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi gugur. (8) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (9) Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri. (10) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali. Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 12 . . .<br />- 9 -<br />Pasal 12 (1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian. (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian. (3) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan. (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan. Pasal 13 (1) Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. (2) RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum. (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat. (4) Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. (5) Persetujuan . . .<br />- 10 -<br />(5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan. Pasal 14 (1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan. (3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum. (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan. (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum. Bagian Kedua Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar Paragraf 1 Anggaran Dasar Pasal 15 (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: a. nama . . .<br />- 11 -<br />a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; c. jangka waktu berdirinya Perseroan; d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. (3) Anggaran dasar tidak boleh memuat: a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. Pasal 16 (1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang: a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain; b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan; c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan; d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri; e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata. (2) Nama . . .<br />- 12 -<br />(2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”. (3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah Pasal 17 (1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan. Pasal 18 Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Perubahan Anggaran Dasar Pasal 19 (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS. Pasal 20 (1) Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan pesetujuan kurator. (2) Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. Pasal 21 . . .<br />- 13 -<br />Pasal 21 (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri. (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; c. jangka waktu berdirinya Perseroan; d. besarnya modal dasar; e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya. (3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri. (4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. (5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. (6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. (9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri. Pasal 22 . . .<br />- 14 -<br />Pasal 22 (1) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir. (2) Menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan. Pasal 23 (1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar. (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain. Pasal 24 (1) Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut. (2) Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal 25 . . .<br />- 15 -<br />Pasal 25 (1) Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal: a. efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik; atau b. dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. (2) Dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melaksanakan penawaran umum saham, Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri. Pasal 26 Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka Penggabungan atau Pengambilalihan berlaku sejak tanggal: a. persetujuan Menteri; b. kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau c. pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan . Pasal 27 Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditolak apabila: a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar; b. isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau c. terdapat . . .<br />- 16 -<br />c. terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal. Pasal 28 Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan keberatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya. Bagian Ketiga Daftar Perseroan dan Pengumuman Paragraf 1 Daftar Perseroan Pasal 29 (1) Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri. (2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi: a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan; b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; c. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar; g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; h. nomor . . .<br />- 17 -<br />h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri; i. berakhirnya status badan hukum Perseroan; j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit. (3) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal: a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan; b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau c. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mengenai nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. (5) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur dengan Peraturan Menteri. Paragraf 2 Pengumuman Pasal 30 (1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia: a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4); b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri. (2) Pengumuman . . .<br />- 18 -<br />(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III MODAL DAN SAHAM Bagian Kesatu Modal Pasal 31 (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Pasal 32 (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 33 (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. (2) Modal . . .<br />- 19 -<br />(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh. Pasal 34 (1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. (2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. (3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Pasal 35 (1) Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS. (2) Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena: a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang; b. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan. (3) Keputusan . . .<br />- 20 -<br />(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Pasal 36 (1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan. (2) Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat . (3) Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam Perseroan. (4) Dalam hal Perseroan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan efek, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Bagian Kedua Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan Pasal 37 (1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan: a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan b. jumlah . . .<br />- 21 -<br />b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang undangan di bidang pasar modal. (2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum. (3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun. Pasal 38 (1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. (2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Pasal 39 (1) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. (3) Penyerahan . . .<br />- 22 -<br />(3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS. Pasal 40 (1) Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapat pembagian dividen. Bagian Ketiga Penambahan Modal Pasal 41 (1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. (2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS. Pasal 42 (1) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. (2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar . (3) Penambahan . . .<br />- 23 -<br />(3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. Pasal 43 (1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. (2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham: a. ditujukan kepada karyawan Perseroan; b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS. (4) Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga. Bagian Keempat Pengurangan Modal Pasal 44 (1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. (2) Direksi . . .<br />- 24 -<br />(2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Pasal 45 (1) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri. (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan. (3) Dalam hal Perseroan: a. menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban Perseroan diterima; atau b. tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Pasal 46 (1) Pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri. (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila: a. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); b. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau c. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 47 . . .<br />- 25 -<br />Pasal 47 (1) Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham. (2) Penarikan kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan atau terhadap saham dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali. (3) Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali harus dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham. (4) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dengan persetujuan semua pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi. (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, keputusan RUPS tentang pengurangan modal hanya boleh diambil setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari semua pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang haknya dirugikan oleh keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut. Bagian Kelima Saham Pasal 48 (1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. (2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Pasal 49 . . .<br />- 26 -<br />Pasal 49 (1) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. (2) Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal 50 (1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan alamat pemegang saham; b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham; c. jumlah yang disetor atas setiap saham; d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2). (2) Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. (3) Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham. (4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham. (5) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka. Pasal 51 . . .<br />- 27 -<br />Pasal 51 Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Pasal 52 (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini. (4) Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. (5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama. Pasal 53 (1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih. (2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa. (4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain: a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain; d. saham . . .<br />- 28 -<br />d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif; e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi. Pasal 54 (1) Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham. (2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham. Pasal 55 Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 56 (1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. (3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. (4) Dalam . . .<br />- 29 -<br />(4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut. (5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal 57 (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu: a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan. Pasal 58 (1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. (2) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Kewajiban . . .<br />- 30 -<br />(3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali. Pasal 59 (1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. (3) Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan. Pasal 60 (1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya. (2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. (3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. (4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham. Pasal 61 . . .<br />- 31 -<br />Pasal 61 (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. Pasal 62 (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga. BAB IV RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN, DAN PENGGUNAAN LABA Bagian Kesatu Rencana Kerja Pasal 63 (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. (2) Rencana . . .<br />- 32 -<br />(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang. Pasal 64 (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris. Pasal 65 (1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan. (2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Laporan Tahunan Pasal 66 (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya: a. laporan . . .<br />- 33 -<br />a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; b. laporan mengenai kegiatan Perseroan; c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 67 (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. (3) Dalam . . .<br />- 34 -<br />(3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. Pasal 68 (1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila: a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat; b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka; d. Perseroan merupakan persero; e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS. (3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi. (4) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar. (5) Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS. (6) Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 69 (1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. (2) Keputusan . . .<br />- 35 -<br />(2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. (4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. Bagian Ketiga Penggunaan Laba Pasal 70 (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Pasal 71 (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS. (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. (3) Dividen . . .<br />- 36 -<br />(3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Pasal 72 (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan. (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3). (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Pasal 73 (1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. (2) RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. BAB V . . .<br />- 37 -<br />BAB V TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN Pasal 74 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 75 (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. Pasal 76 . . .<br />- 38 -<br />Pasal 76 (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. (4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Pasal 77 (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Pasal 78 (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. (3) Dalam . . .<br />- 39 -<br />(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Pasal 79 (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS. (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan: a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau b. Dewan Komisaris. (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya. (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. (8) RUPS . . .<br />- 40 -<br />(8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi. (9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain. Pasal 80 (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. (2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. (3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai: a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau b. perintah . . .<br />- 41 -<br />b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS. (4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. (6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. (7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi. (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal 81 (1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. (2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. Pasal 82 (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. (3) Dalam . . .<br />- 42 -<br />(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. (4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta. (5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Pasal 83 (1) Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pasal 84 (1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. (2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan. Pasal 85 . . .<br />- 43 -<br />Pasal 85 (1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara. (3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. (4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. (6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini dan anggaran dasar Perseroan. (7) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal 86 (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. (4) RUPS . . .<br />- 44 -<br />(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. (6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. (7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. (8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. (9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan. Pasal 87 (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. Pasal 88 . . .<br />- 45 -<br />Pasal 88 (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal 89 . . .<br />- 46 -<br />Pasal 89 (1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua. (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal 90 (1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. (2) Tanda . . .<br />- 47 -<br />(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris. Pasal 91 Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. BAB VII DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Bagian Kesatu Direksi Pasal 92 (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih. (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. (5 ) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. (6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Pasal 93 . . .<br />- 48 -<br />Pasal 93 (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a. dinyatakan pailit; b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan. Pasal 94 (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b . (3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi. (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. (6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. (7) Dalam . . .<br />- 49 -<br />(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan. (9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri. Pasal 95 (1) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. (2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. (3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan. (4) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104. Pasal 96 . . .<br />- 50 -<br />Pasal 96 (1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. (2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. (3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Pasal 97 (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. (6) Atas . . .<br />- 51 -<br />(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan. Pasal 98 (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan. Pasal 99 (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah: a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; b. Dewan . . .<br />- 52 -<br />b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Pasal 100 (1) Direksi Wajib: a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi; b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya. (2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan. (3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain. Pasal 101 (1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. (2) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. Pasal 102 . . .<br />- 53 -<br />Pasal 102 (1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya. (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. (5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 103 Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. Pasal 104 (1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (2) Dalam . . .<br />- 54 -<br />(2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. (4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan: a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga. Pasal 105 (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. (3) Dalam . . .<br />- 55 -<br />(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. (4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. (5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak: a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pasal 106 (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1). (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS. (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. (6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. (7) Dalam . . .<br />- 56 -<br />(7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya. (8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. (9) Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal 107 Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai: a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi; b. tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; dan c. pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara. Bagian Kedua Dewan Komisaris Pasal 108 (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. (4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. (5) Perseroan . . .<br />- 57 -<br />(5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Pasal 109 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Pasal 110 (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: a. dinyatakan pailit; b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan. Pasal 111 . . .<br />- 58 -<br />Pasal 111 (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b. (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris. (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. (6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi. Pasal 112 (1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. (2) Dalam . . .<br />- 59 -<br />(2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. (3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115. Pasal 113 Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Pasal 114 (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. (5) Anggota . . .<br />- 60 -<br />(5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri. Pasal 115 (1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. (3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan: a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak . . .<br />- 61 -<br />c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan. Pasal 116 Dewan Komisaris wajib : a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Pasal 117 (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. (2) Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Pasal 118 (1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. Pasal 119 . . .<br />- 62 -<br />Pasal 119 Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Pasal 120 (1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan. (2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. (3) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. (4) Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi. Pasal 121 (1) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris. (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. BAB VIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN Pasal 122 (1) Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum. (2) Berakhirnya . . .<br />- 63 -<br />(2) Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. (3) Dalam hal berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; dan c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku. Pasal 123 (1) Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan. (2) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan; b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan; c. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan; d. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada; e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan; f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan; g. neraca . . .<br />- 64 -<br />g. neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri; i. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga; j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan; k. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan; l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan; m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan; n. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan. (3) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan. (4) Bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan Penggabungan selain berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal 124 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mutatis mutandis berlaku bagi Perseroan yang akan meleburkan diri. Pasal 125 . . .<br />- 65 -<br />Pasal 125 (1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham. (2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan. (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut. (4) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. (5) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih. (6) Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih; b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih; c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih; d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran Pengambilalihan dilakukan dengan saham; e. jumlah saham yang akan diambil alih; f. kesiapan . . .<br />- 66 -<br />f. kesiapan pendanaan; g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan; i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih; j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan; k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada. (7) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku. (8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain. Pasal 126 (1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan: a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan; b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. (2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62. (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Pasal 127 . . .<br />- 67 -<br />Pasal 127 (1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89. (2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan. (4) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. (6) Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. (7) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilaksanakan. (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125. Pasal 128 . . .<br />- 68 -<br />Pasal 128 (1) Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. (2) Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia (3) Akta Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil Peleburan. Pasal 129 (1) Salinan akta Penggabungan Perseroan dilampirkan pada: a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); atau b. penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3). (2) Dalam hal Penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan. Pasal 130 Salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4). Pasal 131 (1) Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3). (2) Dalam . . .<br />- 69 -<br />(2) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham. Pasal 132 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 berlaku juga bagi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan. Pasal 133 (1) Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Direksi dari Perseroan yang sahamnya diambil alih. Pasal 134 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 135 (1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara: a. Pemisahan murni; atau b. Pemisahan tidak murni. (2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum. (3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada. Pasal 136 . . .<br />- 70 -<br />Pasal 136 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 137 Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII berlaku juga bagi Perseroan Terbuka. BAB IX PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN Pasal 138 (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa: a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh : a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau c. kejaksaan untuk kepentingan umum. (4) Permohonan . . .<br />- 71 -<br />(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut. (5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain. Pasal 139 (1) Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138. (2) Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik. (3) Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan. (4) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui. (6) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan. (7) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Pasal 140 . . .<br />- 72 -<br />Pasal 140 (1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut. (2) Ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima. Pasal 141 (1) Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan. (2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Perseroan. (3) Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebankan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris. BAB X PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN Pasal 142 (1) Pembubaran Perseroan terjadi: a. berdasarkan keputusan RUPS; b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; c. berdasarkan penetapan pengadilan; d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; e. karena . . .<br />- 73 -<br />e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. (3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator. (4) Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng. (6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator. Pasal 143 (1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. (2) Sejak . . .<br />- 74 -<br />(2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan. Pasal 144 (1) Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS. (2) Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89. (3) Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. Pasal 145 (1) Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. (2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator. (3) Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Pasal 146 (1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas: a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian; c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. (2) Dalam . . .<br />- 75 -<br />(2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator. Pasal 147 (1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan: a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi. (2) Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya; b. nama dan alamat likuidator; c. tata cara pengajuan tagihan; dan d. jangka waktu pengajuan tagihan. (3) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan bukti: a. dasar hukum pembubaran Perseroan; dan b. pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. Pasal 148 (1) Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. (2) Dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga. Pasal 149 . . .<br />- 76 -<br />Pasal 149 (1) Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan: a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan; b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi; c. pembayaran kepada para kreditor; d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. (2) Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan. (3) Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. (4) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan. Pasal 150 (1) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan. (2) Kreditor . . .<br />- 77 -<br />(2) Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1). (3) Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham. (4) Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham. (5) Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan. Pasal 151 (1) Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama. (2) Pemberhentian likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya. Pasal 152 (1) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan. (2) Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan. (3) Likuidator . . .<br />- 78 -<br />(3) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas. (5) Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan. (7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas. (8) Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia. BAB XI B I A Y A Pasal 153 Ketentuan mengenai biaya untuk: a. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan; b. memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan; c. memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar; d. memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan; e. pengumuman yang diwajibkan dalam Undang-Undang ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan f. memperoleh . . .<br />- 79 -<br />f. memperoleh salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 154 (1) Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan Undang-Undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. (2) Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum Perseroan dalam Undang-Undang ini. Pasal 155 Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana. Pasal 156 (1) Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum Perseroan. (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. pemerintah; b. pakar/akademisi; c. profesi; dan d. dunia usaha. (3) Tim . . .<br />- 80 -<br />(3) Tim ahli berwenang mengkaji akta pendirian dan perubahan anggaran dasar yang diperoleh atas inisiatif sendiri dari tim atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, serta memberikan pendapat atas hasil kajian tersebut kepada Menteri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tim ahli diatur dengan Peraturan Menteri. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 157 (1) Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. (2) Anggaran dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini. (3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini. (4) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Pasal 158 . . .<br />- 81 -<br />Pasal 158 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 159 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. Pasal 160 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 161 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . .<br />- 82 -<br />Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 106 Salinan sesuai dengan aslinya DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN, MUHAMMAD SAPTA MURTI<br />PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS I. UMUM Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perkonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam . . .<br />- 2 -<br />Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, Undang-Undang ini mengatur tata cara: 1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum; 2. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar; 3. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu. Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris. Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam Undang-Undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Undang-Undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Undang-Undang ini mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan. Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam . . .<br />- 3 -<br />Dalam Undang-Undang ini ketentuan mengenai struktur modal Perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Namun, modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban penyetoran atas modal yang ditempatkan harus penuh. Mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan pada prinsipnya tetap dapat dilakukan dengan syarat batas waktu Perseroan menguasai saham yang telah dibeli kembali paling lama 3 (tiga) tahun. Khusus tentang penggunaan laba, Undang-Undang ini menegaskan bahwa Perseroan dapat membagi laba dan menyisihkan cadangan wajib apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum perseroan yang tugasnya memberikan masukan kepada Menteri berkenaan dengan Perseroan. Untuk menjamin kredibilitas tim ahli, keanggotaan tim ahli tersebut terdiri atas berbagai unsur baik dari pemerintah, pakar/akademisi, profesi, dan dunia usaha. Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka Undang-Undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha. II. PASAL DEMI PASAL . . .<br />- 4 -<br />II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Ayat (2) Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini. Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d. Pasal 4 Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (good corporate governance) dalam menjalankan Perseroan. Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan. Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang ini yang berlaku adalah Undang-Undang ini. Pasal 5 . . .<br />- 5 -<br />Pasal 5 Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan. Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat-menyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi. Pasal 6 Apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas, lamanya jangka waktu tersebut harus disebutkan secara tegas, misalnya untuk waktu 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 35 (tiga puluh lima) tahun, dan seterusnya. Demikian juga apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas harus disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar. Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dalam hal Peleburan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang meleburkan diri masuk menjadi modal Perseroan hasil Peleburan dan pendiri tidak mengambil bagian saham sehingga pendiri dari Perseroan hasil Peleburan adalah Perseroan yang meleburkan diri dan nama pemegang saham dari Perseroan hasil Peleburan adalah nama pemegang saham dari Perseroan yang meleburkan diri. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Perikatan dan kerugian Perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan tersebut. Yang . . .<br />- 6 -<br />Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (stake holder) lainnya. Ayat (7) Karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Huruf a Yang dimaksud dengan “persero” adalah badan usaha milik negara yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Huruf b Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Dalam mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian Perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri. Dalam hal pendiri adalah badan hukum asing, nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu, antara lain certificate of incorporation. Dalam hal pendiri adalah badan hukum negara atau daerah, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang penyertaan dalam Perseroan atau Peraturan Daerah tentang penyertaan daerah dalam Perseroan. Huruf b Cukup jelas. Huruf c . . .<br />- 7 -<br />Huruf c Yang dimaksud dengan “mengambil bagian saham” adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian Perseroan. Apabila ada penyetoran yang melebihi nilai nominal sehingga menimbulkan selisih antara nilai yang sebenarnya dibayar dengan nilai nominal, selisih tersebut dicatat dalam laporan keuangan sebagai agio. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum” adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “langsung” dalam ketentuan ini adalah pada saat yang bersamaan dengan saat pengajuan permohonan diterima. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan “tanda tangan secara elektronik” adalah tanda tangan yang dilekatkan atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan keotentikan data yang berupa gambar elektronik dari tanda tangan pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat melalui media komputer. Ayat (7) . . .<br />- 8 -<br />Ayat (7) Lihat penjelasan ayat (3). Ayat (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak dikenakan biaya tambahan. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Dalam ketentuan ini “perbuatan hukum” yang dimaksud, antara lain perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri dengan pihak lain yang akan diperhitungkan dengan kepemilikan dan penyetoran saham calon pendiri dalam Perseroan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “dilekatkan” adalah penyatuan dokumen yang dilakukan dengan cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Ketentuan ini mengatur tata cara yang harus ditempuh untuk mengalihkan kepada Perseroan hak dan/atau kewajiban yang timbul dari perbuatan calon pendiri yang dibuat sebelum Perseroan didirikan melalui penerimaan secara tegas atau pengambilalihan hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum dimaksud. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 14 . . .<br />- 9 -<br />Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum atas nama Perseroan” adalah perbuatan hukum, baik yang menyebutkan Perseroan sebagai pihak dalam perbuatan hukum maupun menyebutkan Perseroan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anggota Direksi tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tanpa persetujuan semua pendiri, anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris. Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan” adalah tanggung jawab pendiri yang melakukan perbuatan tersebut secara pribadi dan Perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan pendiri tersebut. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “dihadiri” adalah dihadiri sendiri ataupun diwakilkan berdasarkan surat kuasa. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Lihat penjelasan Pasal 6. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h . . .<br />- 10 -<br />Huruf h Yang dimaksud dengan “tata cara pengangkatan” adalah termasuk prosedur pemilihan, antara lain pemilihan secara lisan atau dengan surat tertutup dan pemilihan calon secara perseorangan atau paket. Huruf i Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dalam hal tidak ada tulisan singkatan “Tbk”, berarti Perseroan itu berstatus tertutup. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Ketentuan pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan Perseroan mempunyai tempat kedudukan di desa atau di kecamatan sepanjang anggaran dasar mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa dan kecamatan tersebut. Contoh: PT A bertempat kedudukan di desa Bojongsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 18 Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan. Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 . . .<br />- 11 -<br />Pasal 20 Ayat (1) Persetujuan kurator dilaksanakan sebelum pengambilan keputusan perubahan anggaran dasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya penolakan oleh kurator sehingga berakibat keputusan perubahan anggaran dasar menjadi batal. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Lihat penjelasan Pasal 6 Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Perubahan anggaran dasar dari status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya meliputi perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehingga persetujuan Menteri diberikan atas perubahan seluruh anggaran dasar tersebut. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “harus dinyatakan dengan akta notaris” adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) . . .<br />- 12 -<br />Ayat (9) Dalam hal permohonan tetap diajukan, Menteri wajib menolak permohonan atau pemberitahuan tersebut. Pasal 22 Ayat (1) Ketentuan pada ayat ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7). Contoh: Perseroan didirikan untuk 50 (lima puluh) tahun dan akan berakhir pada tanggal 15 November 2007 sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila jangka waktu berdirinya Perseroan akan diperpanjang, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu tersebut harus sudah diajukan kepada Menteri paling lambat tanggal 15 September 2007. Dalam hal RUPS telah mengambil keputusan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut pada tanggal 1 Agustus 2007 dan telah dinyatakan dalam akta Notaris pada tanggal 7 Agustus 2007, pengajuan permohonan kepada Menteri harus diajukan paling lambat 7 September 2007. Dalam hal RUPS untuk perpanjangan jangka waktu tersebut diadakan pada tanggal 20 Agustus 2007, perpanjangan jangka waktu tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris dan diajukan permohonannya kepada Menteri paling lambat pada tanggal 15 September 2007 sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1). Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Undang-Undang ini menentukan lain” adalah, antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang ini yang mengatur adanya persyaratan yang harus dipenuhi sebelum berlakunya Keputusan Menteri atau adanya tanggal kemudian yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri, yang memuat syarat tunda yang harus dipenuhi lebih dahulu atau tanggal kemudian. Pasal 24 . . .<br />- 13 -<br />Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditetapkan” adalah tanggal setelah tanggal persetujuan Menteri. Huruf c Yang dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan” adalah tanggal yang telah disepakati oleh para pihak dan merupakan tanggal setelah tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “perubahan data Perseroan” adalah antara lain data tentang pemindahan hak atas saham, penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembubaran Perseroan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) . . .<br />- 14 -<br />Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha tertentu”, antara lain usaha perbankan, asuransi, atau freight forwarding. Ayat (3) Ketentuan pada ayat ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “bukti penyetoran yang sah”, antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Ayat (3) Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur. Pasal 34 Ayat (1) Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut. Ayat (2) . . .<br />- 15 -<br />Ayat (2) Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik. Yang dimaksud dengan “ahli yang tidak terafiliasi” adalah ahli yang tidak mempunyai: a. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dari Perseroan; b. hubungan dengan Perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris; c. hubungan pengendalian dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau d. saham dalam Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih. Ayat (3) Maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam Surat Kabar, adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran modal saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyetor. Pasal 35 Ayat (1) Diperlukannya persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah untuk menegaskan bahwa hanya dengan persetujuan RUPS dapat dilakukan kompensasi karena dengan disetujuinya kompensasi, hak didahulukan pemegang saham lainnya untuk mengambil saham baru dengan sendirinya dilepaskan. Ayat (2) Berdasarkan ketentuan pada ayat ini, bunga dan denda yang terutang sekalipun telah jatuh waktu dan harus dibayar karena secara nyata tidak diterima oleh Perseroan, tidak dapat dikompensasikan sebagai setoran saham. Huruf a Cukup jelas. Huruf b . . .<br />- 16 -<br />Huruf b Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sehingga mempunyai hak tagih terhadap Perseroan. Huruf c Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kewajiban pembayaran utang oleh Perseroan dalam kedudukannya sebagai penanggung atau penjamin menjadi hapus hak tagih kreditor dikompensasi dengan setoran saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 36 Ayat (1) Pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyetoran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, Pasal ini menentukan bahwa Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (cross holding) yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki saham Perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian kepemilikan silang secara langsung adalah apabila Perseroan pertama memiliki saham pada Perseroan kedua tanpa melalui kepemilikan pada satu “Perseroan antara” atau lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama. Pengertian kepemilikan silang secara tidak langsung adalah kepemilikan Perseroan pertama atas saham pada Perseroan kedua melalui kepemilikan pada satu “Perseroan antara” atau lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama. Ayat (2) Kepemilikan saham yang mengakibatkan pemilikan saham oleh Perseroan sendiri atau pemilikan saham secara kepemilikan silang tidak dilarang jika pemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat oleh karena dalam hal ini tidak ada pengeluaran saham yang memerlukan setoran dana dari pihak lain sehingga tidak melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ayat (3) . . .<br />- 17 -<br />Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “perusahaan efek” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Pasal 37 Ayat (1) Pembelian kembali saham Perseroan tidak menyebabkan pengurangan modal, kecuali apabila saham tersebut ditarik kembali. Huruf a Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah seluruh harta kekayaan Perseroan dikurangi seluruh kewajiban Perseroan sesuai dengan laporan keuangan terbaru yang disahkan oleh RUPS dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Ketentuan jangka waktu 3 (tiga) tahun pada ayat ini dimaksudkan agar Perseroan dapat menentukan apakah saham tersebut akan dijual atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” adalah penentuan tentang saat, cara pembelian kembali saham, dan jumlah saham yang akan dibeli kembali, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam pembelian kembali saham, seperti melakukan pembayaran, menyimpan surat saham, dan mencatatkan dalam daftar pemegang saham. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 40 . . .<br />- 18 -<br />Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “modal Perseroan“ adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pelaksanaan” pada ayat ini adalah penentuan saat, cara, dan jumlah penambahan modal yang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPS, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam penambahan modal, seperti menerima setoran saham dan mencatatnya dalam daftar pemegang saham. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “jumlah saham dengan hak suara” adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar” adalah kuorum yang ditetapkan dalam anggaran dasar lebih tinggi daripada kuorum yang ditentukan pada ayat ini. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan “saham yang ditujukan kepada karyawan Perseroan”, antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP (employee stocks option program) Perseroan dengan segenap hak dan kewajiban yang melekat padanya. Huruf b . . .<br />- 19 -<br />Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “reorganisasi dan/atau restrukturisasi”, antara lain Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, kompensasi piutang, atau Pemisahan. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “jangka waktu 14 (empat belas) hari” termasuk batas waktu bagi pemegang saham untuk mengambil bagian dari pemegang saham lain yang tidak menggunakan haknya. Pasal 44 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pengurangan modal” adalah pengurangan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor dapat terjadi dengan cara menarik kembali saham yang telah dikeluarkan untuk dihapus atau dengan cara menurunkan nilai nominal saham. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) “Penarikan kembali saham” berarti saham tersebut ditarik dari peredaran dalam rangka pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penarikan kembali saham” adalah penarikan kembali saham yang mengakibatkan penghapusan saham tersebut dari peredaran. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 48 . . .<br />- 20 -<br />Pasal 48 Ayat (1) Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang tertentu, misalnya Bank Indonesia berwenang mengawasi Perseroan di bidang perbankan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang mengawasi Perseroan di bidang energi dan pertambangan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham”, misalnya hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “jumlah yang disetor” adalah paling sedikit sama dengan jumlah nilai nominal saham. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) . . .<br />- 21 -<br />Ayat (2) Yang dimaksud dengan “daftar khusus” adalah salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Perseroan yang bersangkutan atau Perseroan lain sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin. Yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah istri atau suami dan anak-anaknya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan ”tidak mengatur lain“ adalah bukan berarti tidak diadakan kewajiban untuk menyusun daftar pemegang saham dan daftar khusus bagi Perseroan Terbuka, tetapi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dapat menentukan kriteria data yang harus dimasukkan dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus. Pasal 51 Pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan. Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Berdasarkan ketentuan ini, para pemegang saham tidak diperkenankan membagi-bagi hak atas 1 (satu) saham menurut kehendaknya sendiri. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 53 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “klasifikasi saham” adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama. Ayat (2) . . .<br />- 22 -<br />Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “saham biasa“ adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain. Ayat (4) Bermacam-macam klasifikasi saham tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi dapat merupakan gabungan dari 2 (dua) klasifikasi atau lebih. Pasal 54 Ayat (1) Pecahan saham hanya dimungkinkan apabila diatur dalam anggaran dasar Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri” adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 57 . . .<br />- 23 -<br />Pasal 57 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “peralihan hak karena hukum”, antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan. Pasal 58 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “hanya berlaku 1 (satu) kali” adalah anggaran dasar Perseroan tidak boleh menentukan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Ayat (1) Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan agar Perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut. Ayat (4) Ketentuan ini menegaskan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak suara terlepas dari kepemilikan atas saham. Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang agunan. Pasal 61 . . .<br />- 24 -<br />Pasal 61 Ayat (1) Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 62 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah kekayaan bersih menurut neraca terbaru yang disahkan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan menentukan lain bahwa persetujuan atas rencana kerja diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja disetujui oleh Dewan Komisaris atau sebaliknya. Demikian juga, apabila peraturan perundang-undangan menentukan bahwa rencana kerja harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan bahwa rencana kerja cukup disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris atau RUPS. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 65 . . .<br />- 25 -<br />Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “laporan kegiatan Perseroan” adalah termasuk laporan tentang hasil atau kinerja Perseroan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “rincian masalah” adalah termasuk sengketa atau perkara yang melibatkan Perseroan. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “standar akuntansi keuangan“ adalah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 67 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “penandatanganan laporan tahunan” adalah bentuk pertanggungjawaban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal laporan keuangan Perseroan diwajibkan diaudit oleh akuntan publik, laporan tahunan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang memuat laporan keuangan yang telah diaudit. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “alasan secara tertulis” adalah agar RUPS dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut. Anggota . . .<br />- 26 -<br />Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memberikan alasan, antara lain karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 68 Ayat (1) Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit timbul dari sifat Perseroan yang bersangkutan. Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Demikian juga halnya dengan Perseroan yang untuk pembiayaannya mengharapkan dana dari pasar modal. Huruf a Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat“, antara lain bank, asuransi, reksa dana. Huruf b Yang dimaksud dengan “surat pengakuan utang“, antara lain obligasi. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (7) huruf a. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Maksud pengumuman tersebut adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan kepada masyarakat. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 69 . . .<br />- 27 -<br />Pasal 69 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi laporan keuangan Perseroan. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 70 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “laba bersih” adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “saldo laba yang positif” adalah laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya. Ayat (3) Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. Cadangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah cadangan wajib. Cadangan wajib adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh Perseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian Perseroan pada masa yang akan datang. Cadangan wajib tidak harus selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat berbentuk aset lainnya yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagikan sebagai dividen. Sedangkan yang dimaksud dengan “cadangan lainnya” adalah cadangan di luar cadangan wajib yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan Perseroan, misalnya untuk perluasan usaha, untuk pembagian dividen, untuk tujuan sosial, dan lain sebagainya. Ketentuan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dinilai sebagai jumlah yang layak untuk cadangan wajib. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 71 Ayat (1) Keputusan RUPS pada ayat ini harus memperhatikan kepentingan Perseroan dan kewajaran. Berdasarkan . . .<br />- 28 -<br />Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan. Pemberian tansiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. Ayat (2) Yang dimaksud dengan ”seluruh laba bersih” adalah seluruh jumlah laba bersih dari tahun buku yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya. Ayat (3) Dalam hal laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya, Perseroan tidak dapat membagikan dividen karena Perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif. Pasal 72 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Contoh dividen interim yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut. Dividen interim yang telah dibagikan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Perseroan menderita kerugian dan tidak mempunyai saldo laba positif sehingga tidak ada dividen yang dibagikan. Oleh karena itu, yang harus dikembalikan adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Seandainya Perseroan menderita kerugian, tetapi Perseroan mempunyai laba ditahan (retained earning) dan saldo laba positif hingga, misalnya RUPS menetapkan dividen sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per saham. Oleh karena, itu saham yang harus dikembalikan adalah Rp1000,00 (seribu rupiah) dikurangi Rp200,00 (dua ratus rupiah) berarti Rp800,00 (delapan ratus rupiah). Ayat (6) . . .<br />- 29 -<br />Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 73 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengambilan dividen yang dimaksud adalah jumlah nominal dividen tidak termasuk bunga. Ayat (3) Jumlah dividen yang tidak diambil dan menjadi hak Perseroan dibukukan dalam pos pendapatan lain-lain dari Perseroan. Pasal 74 Ayat (1) Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 75 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . .<br />- 30 -<br />Ayat (2) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan berkenaan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 76 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” adalah RUPS harus diadakan di wilayah negara Republik Indonesia. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 77 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Pasal 78 . . .<br />- 31 -<br />Pasal 78 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 79 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS”, antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Pasal 80 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) . . .<br />- 32 -<br />Ayat (3) Yang dimaksud dengan “penetapan pengadilan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS” adalah khusus berlaku untuk RUPS ketiga, sedangkan untuk RUPS pertama dan RUPS kedua ketentuan kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 atau anggaran dasar Perseroan. Yang dimaksud dengan “bentuk RUPS” adalah RUPS tahunan atau RUPS lainnya. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Yang dimaksud dengan “bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda. Ayat (7) Upaya hukum yang dimungkinkan apabila penetapan pengadilan menolak permohonan adalah hanya upaya hukum kasasi dan tidak dimungkinkan peninjauan kembali. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 81 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris, antara lain dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (6), dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan. Pasal 82 Ayat (1) “Jangka waktu 14 (empat belas) hari“ adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat. Oleh karena itu, dalam anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat dari 14 (empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Ayat (2) . . .<br />- 33 -<br />Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 83 Ayat (1) Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham mengusulkan kepada Direksi untuk penambahan acara RUPS. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 84 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kecuali anggaran dasar menentukan lain” adalah apabila anggaran dasar mengeluarkan satu saham tanpa hak suara. Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan hal tersebut, dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara. Ayat (2) Dengan ketentuan ini saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum. Huruf a Yang dimaksud dengan “dikuasai sendiri” adalah dikuasai baik karena hubungan kepemilikan, pembelian kembali maupun karena gadai. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 85 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) . . .<br />- 34 -<br />Ayat (3) Ketentuan pada ayat ini merupakan perwujudan asas musyawarah untuk mufakat yang diakui dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, suara yang berbeda (split voting) tidak dibenarkan. Bagi Perseroan Terbuka suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat ini. Ayat (4) Dalam menetapkan kuorum RUPS, saham dari pemegang saham yang diwakili anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan sebagai kuasa ikut dihitung, tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 86 Ayat (1) Penyimpangan atas ketentuan pada ayat ini hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan Undang-Undang ini. Anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang-Undang ini. Ayat (2) Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, rapat harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diadakan pemanggilan RUPS yang kedua. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) . . .<br />- 35 -<br />Ayat (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen RUPS yang menerangkan bahwa RUPS kedua tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga. Ayat (6) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua. Ayat (7) Yang dimaksud dengan “bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 87 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “musyawarah untuk mufakat” adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian” adalah bahwa usul dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon yang mendapatkan suara terbanyak harus diulang sehingga salah satu usul atau calon mendapatkan suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) . . .<br />- 36 -<br />Ayat (3) Yang dimaksud dengan “kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar“ adalah lebih besar daripada yang ditetapkan pada ayat ini, tetapi tidak lebih besar daripada yang ditetapkan pada ayat (1). Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 90 Ayat (1) Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 91 Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS. Pasal 92 Ayat (1) Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat “ adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) . . .<br />- 37 -<br />Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Direksi sebagai organ Perseroan yang melakukan pengurusan Perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan Perseroan. Oleh karena itu, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh Direksi sendiri. Pasal 93 Ayat (1) Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan Perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman. Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “sektor keuangan”, antara lain lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota Direksi yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan ayat (1) dan surat dari instansi yang berwenang berkenaan dengan persyaratan ayat (2). Pasal 94 Ayat (1) Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya atau pihak lain. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) . . .<br />- 38 -<br />Ayat (3) Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk “jangka waktu tertentu”, dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Yang dimaksud dengan “perubahan anggota Direksi” termasuk perubahan karena pengangkatan kembali anggota Direksi. Ayat (8) Yang dimaksud dengan “permohonan” adalah permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). Yang dimaksud dengan “pemberitahuan” adalah pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan pemberitahuan tentang data Perseroan lainnya yang wajib diberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 95 Ayat (1) Pengangkatan anggota Direksi batal karena hukum sejak diketahuinya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 oleh anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris berdasarkan bukti yang sah dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis pada saat diketahuinya hal tersebut. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “anggota Direksi lainnya” adalah anggota Direksi di luar anggota Direksi yang pengangkatannya batal dan mempunyai wewenang mewakili Direksi sesuai dengan anggaran dasar. Jika tidak terdapat anggota Direksi yang demikian itu, yang melaksanakan pengumuman adalah Dewan Komisaris. Ayat (3) . . .<br />- 39 -<br />Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 96 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi” adalah besarnya gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 97 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penuh tanggung jawab” adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian” termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi. Ayat (6) Dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan. Ayat (7) . . .<br />- 40 -<br />Ayat (7) Gugatan yang diajukan Dewan Komisaris adalah dalam rangka tugas Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, untuk mengajukan gugatan tersebut Dewan Komisaris tidak perlu bertindak bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut tidak terbatas hanya dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan. Pasal 98 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Undang-Undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun, untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud “tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang”, misalnya RUPS tidak berwenang memutuskan bahwa Direksi di dalam mengagunkan atau mengalihkan sebagian besar aset Perseroan cukup dengan persetujuan Dewan Komisaris atau persetujuan RUPS dengan kuorum kurang dari 3/4 (tiga perempat). Yang dimaksud ‘tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar”, misalnya anggaran dasar menentukan untuk peminjaman uang di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Direksi harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. RUPS tidak berwenang mengambil keputusan bahwa untuk peminjaman uang di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Direksi harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan anggaran dasar tersebut. Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 …<br />- 41 -<br />Pasal 100 Ayat (1) Huruf a Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. Risalah RUPS dan risalah rapat Direksi memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “dokumen Perseroan lainnya”, antara lain risalah rapat Dewan Komisaris, perizinan Perseroan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 101 Setiap perolehan dan perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib dilaporkan. Laporan Direksi mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2). Yang dimaksud dengan “ keluarganya “, lihat penjelasan Pasal 50 ayat (2). Pasal 102 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kekayaan Perseroan” adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik Perseroan. Yang dimaksud dengan “dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak” adalah satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan dilampauinya ambang 50% (lima puluh persen). Penilaian lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS. Ayat (2) …<br />- 42 -<br />Ayat (2) Berbeda dari transaksi pengalihan kekayaan, tindakan transaksi penjaminan utang kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dibatasi jangka waktunya, tetapi harus diperhatikan adalah jumlah kekayaan Perseroan yang masih dalam penjaminan dalam kurun waktu tertentu. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan, misalnya penjualan rumah oleh perusahaan real estate, penjualan surat berharga antarbank, dan penjualan barang dagangan (inventory) oleh perusahaan distribusi atau perusahaan dagang. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 103 Yang dimaksud “kuasa” adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa. Pasal 104 Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, gugatan diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 105 Ayat (1) Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pembelaan diri dalam ketentuan ini dilakukan secara tertulis. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 106 ...<br />- 43 -<br />Pasal 106 Ayat (1) Mengingat pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan Perseroan tidak dapat ditunda, Dewan Komisaris sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) RUPS didahului dengan panggilan RUPS yang dilakukan oleh organ Perseroan yang memberhentikan sementara tersebut. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 107 Huruf a Tata cara pengunduran diri anggota Direksi yang diatur dalam anggaran dasar dengan pengajuan permohonan untuk mengundurkan diri yang harus diajukan dalam kurun waktu tertentu. Dengan lampaunya kurun waktu tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 108 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) …<br />- 44 -<br />Ayat (2) Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Berbeda dari Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris, kecuali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Ayat (5) Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka memerlukan pengawasan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat. Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Lihat penjelasan Pasal 93 ayat (1) huruf c. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan ayat (1) dan surat dari instansi yang berwenang berkenaan dengan persyaratan ayat (2). Pasal 111 Cukup jelas. Pasal 112 …<br />- 45 -<br />Pasal 112 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “anggota Dewan Komisaris lainnya” adalah anggota Dewan Komisaris di luar anggota Dewan Komisaris yang pengangkatannya batal. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 113 Cukup jelas. Pasal 114 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa apabila Dewan Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada Perseroan karena pengurusan yang dilakukan oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 115 Cukup jelas. Pasal 116 Huruf a Risalah rapat Dewan Komisaris memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tersebut. Yang dimaksud dengan “salinannya” adalah salinan risalah rapat Dewan Komisaris karena asli risalah tersebut dipelihara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100. Huruf b …<br />- 46 -<br />Huruf b Setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib juga dilaporkan. Yang dimaksud dengan “keluarganya“, lihat penjelasan Pasal 50 ayat (2). Huruf c Laporan Dewan Komisaris mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2). Pasal 117 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “memberikan persetujuan” adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan Dewan Komisaris mendampingi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Pemberian persetujuan atau bantuan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan pengurusan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat Perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 118 Ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan dalam hal Direksi tidak ada. Yang dimaksud dengan “dalam keadaaan tertentu”, antara lain keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 119 Cukup jelas. Pasal 120 …<br />- 47 -<br />Pasal 120 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah “Komisaris dari pihak luar”. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 121 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “komite”, antara lain komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 122 Cukup jelas. Pasal 123 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Perseroan yang menggabungkan diri serta harga wajar saham dari Perseroan yang menerima Penggabungan untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham. Huruf d Rancangan perubahan anggaran dasar dalam hal ini hanya diwajibkan sebagai bagian dari usulan apabila Penggabungan tersebut menyebabkan adanya perubahan anggaran dasar. Huruf e Yang dimaksud dengan “3 (tiga) tahun buku terakhir dari Perseroan” adalah yang keseluruhannya mencakup 36 (tiga puluh enam) bulan. Huruf f …<br />- 48 -<br />Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “Perseroan tertentu” adalah Perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Yang dimaksud dengan “instansi terkait” antara lain Bank Indonesia untuk Penggabungan Perseroan perbankan. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 124 Cukup jelas. Pasal 125 Ayat (1) Pengambilalihan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) …<br />- 49 -<br />Ayat (5) Yang dimaksud dengan “pihak yang akan mengambil alih” adalah Perseroan, badan hukum lain yang bukan Perseroan, atau orang perseorangan. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Perseroan yang diambil alih serta harga wajar saham penukarnya untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Ayat (7) Pengambilalihan saham Perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan Pengambilalihan, tetapi dilakukan langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 126 Ayat (1) Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Selanjutnya …<br />- 50 -<br />Selanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat. Ayat (2) Pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf c dan Pasal 125 ayat (6) huruf d. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 127 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 128 Cukup jelas. Pasal 129 Cukup jelas. Pasal 130 Cukup jelas. Pasal 131 …<br />- 51 -<br />Pasal 131 Cukup jelas. Pasal 132 Cukup jelas. Pasal 133 Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan. Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh ) hari terhitung sejak tanggal: a. persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan; b. pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar; dan c. pengesahan Menteri atas akta pendirian Perseroan dalam hal terjadi Peleburan. Pasal 134 Cukup jelas. Pasal 135 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “pemisahan tidak murni” lazim disebut spin off. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “beralih karena hukum” adalah beralih berdasarkan titel umum sehingga tidak diperlukan akta peralihan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 136 Cukup jelas. Pasal 137 Cukup jelas. Pasal 138 ...<br />- 52 -<br />Pasal 138 Ayat (1) Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan, pemohon telah meminta secara langsung kepada Perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkannya. Dalam hal Perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, ketentuan ini memberikan upaya yang dapat ditempuh oleh pemohon. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 139 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “ahli” adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “semua dokumen” adalah semua buku, catatan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 140 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada ayat ini, pemohon dapat menentukan sikap lebih lanjut terhadap Perseroan. Pasal 141 …<br />- 53 -<br />Pasal 141 Ayat (1) Dalam menetapkan biaya pemeriksaan bagi pemeriksa, ketua pengadilan negeri mendasarkannya atas tingkat keahlian pemeriksa dan batas kemampuan Perseroan serta ruang lingkup Perseroan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pembebanan penggantian biaya dimaksud ditetapkan oleh pengadilan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan. Pasal 142 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi” adalah ketentuan yang tidak memungkinkan Perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha perasuransian. Ayat (2) Berbeda dari bubarnya Perseroan sebagai akibat Penggabungan dan Peleburan yang tidak perlu diikuti dengan likuidasi, bubarnya Perseroan berdasarkan ketentuan ayat (1) harus selalu diikuti dengan likuidasi. Huruf a Yang dimaksud dengan “likuidasi yang dilakukan oleh kurator” adalah likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal Perseroan bubar berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf e. Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) …<br />- 54 -<br />Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Dengan pengangkatan likuidator, tidak berarti bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan, kecuali RUPS yang memberhentikan. Yang berwenang untuk melakukan pemberhentian sementara likuidator dan pengawasan terhadapnya adalah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Pasal 143 Ayat (1) Karena Perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, Perseroan dapat dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator. Pernyataan pailit tidak mengubah status Perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu Perseroan harus dilikuidasi. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 144 Cukup jelas. Pasal 145 Cukup jelas. Pasal 146 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan”, antara lain: a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak; b. dalam ...<br />- 55 -<br />b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS; c. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 147 Ayat (1) Penghitungan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dimulai sejak tanggal: a. pembubaran oleh RUPS karena Perseroan dibubarkan oleh RUPS; atau b. penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Penghitungan jangka waktu 60 (enam puluh) hari dimulai sejak tanggal pengumuman pemberitahuan kepada kreditor yang paling akhir, misalnya pengumuman dalam Surat Kabar tanggal 1 Juli 2007, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2007, maka tanggal pengumuman yang paling akhir dimaksud adalah pada tanggal 3 Juli 2007. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 148 Cukup jelas. Pasal 149 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b …<br />- 56 -<br />Huruf b Yang dimaksud dengan “dalam rencana pembagian kekayaaan hasil likuidasi”, termasuk rincian besarnya utang dan rencana pembayarannya. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan ‘tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan”, antara lain mengajukan permohonan pailit karena utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 150 Cukup jelas. Pasal 151 Cukup jelas. Pasal 152 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “likuidator bertanggung jawab” adalah likuidator harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas likuidasi yang dilakukan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 153 ...<br />- 57 -<br />Pasal 153 Cukup jelas. Pasal 154 Ayat (1) Pada dasarnya terhadap Perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal, misalnya Perseroan Terbuka atau bursa efek berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini. Namun, mengingat kegiatan Perseroan tersebut mempunyai sifat tertentu yang berbeda dari Perseroan pada umumnya, perlu dibuka kemungkinan adanya pengaturan khusus terhadap Perseroan tersebut. Pengaturan khusus dimaksud, antara lain mengenai sistem penyetoran modal, hal yang berkaitan dengan pembelian kembali saham Perseroan, dan hak suara serta penyelenggaraan RUPS. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “asas hukum Perseroan” adalah asas hukum yang berkaitan dengan hakikat Perseroan dan Organ Perseroan. Pasal 155 Cukup jelas. Pasal 156 Cukup jelas. Pasal 157 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan” adalah Perseroan yang berstatus badan hukum yang didirikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 158 Berdasarkan ketentuan ini, kepemilikan saham oleh Perseroan lain tersebut harus sudah dialihkan kepada pihak lain yang tidak terkena larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. Pasal 159 …<br />- 58 -<br />Pasal 159 Cukup jelas. Pasal 160 Cukup jelas. Pasal 161 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4756<br /><br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4215838621683548976-1134830380208332277?l=id-law.blogspot.com' alt='' /></div>yunitaehttp://www.blogger.com/profile/18245560278778668952noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-4215838621683548976.post-69832922754475080402007-11-16T07:28:00.000-08:002007-11-16T07:31:41.028-08:00UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007<br />TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983<br />TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN<span class="fullpost"><br />DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br />PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,<br />Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan<br />meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk<br />lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi<br />perkembangan di bidang teknologi informasi dan<br />perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan<br />material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan<br />terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang<br />Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana<br />telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang<br />Nomor 16 Tahun 2000;<br />b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud<br />dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang<br />Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun<br />1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;<br />Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang<br />Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br />2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan<br />Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara<br />Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan<br />Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)<br />sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan<br />Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara<br />Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan<br />Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);<br />Dengan . . .<br />- 2 -<br />Dengan Persetujuan Bersama<br />DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA<br />dan<br />PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA<br />MEMUTUSKAN:<br />Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS<br />UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG<br />KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.<br />Pasal I<br />Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun<br />1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan<br />(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,<br />Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)<br />yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:<br />a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia<br />Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara<br />Republik Indonesia Nomor 3566);<br />b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik<br />Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran<br />Negara Republik Indonesia Nomor 3984),<br />diubah sebagai berikut:<br />1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 1<br />Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:<br />1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang<br />terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat<br />memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak<br />mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan<br />untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya<br />kemakmuran rakyat.<br />2. Wajib . . .<br />- 3 -<br />2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi<br />pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,<br />yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai<br />dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<br />perpajakan.<br />3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang<br />merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha<br />maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi<br />perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan<br />lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha<br />milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,<br />firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,<br />perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi<br />sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan<br />bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi<br />kolektif dan bentuk usaha tetap.<br />4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam<br />bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau<br />pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,<br />mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan,<br />memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah<br />pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan<br />jasa dari luar daerah pabean.<br />5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang<br />melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau<br />penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak<br />berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai<br />1984 dan perubahannya.<br />6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan<br />kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi<br />perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal<br />diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak<br />dan kewajiban perpajakannya.<br />7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar<br />bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan<br />melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka<br />waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-<br />Undang ini.<br />8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun<br />kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun<br />buku yang tidak sama dengan tahun kalender.<br />9. Bagian . . .<br />- 4 -<br />9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1<br />(satu) Tahun Pajak.<br />10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar<br />pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun<br />Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan<br />ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<br />11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib<br />Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan<br />dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau<br />bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban<br />sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan<br />perpajakan.<br />12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat<br />Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.<br />13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat<br />Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian<br />Tahun Pajak.<br />14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau<br />penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan<br />menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan<br />cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran<br />yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.<br />15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang<br />meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat<br />Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat<br />Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih<br />Bayar.<br />16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat<br />ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah<br />pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan<br />pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi,<br />dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.<br />17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah<br />surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas<br />jumlah pajak yang telah ditetapkan.<br />18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan<br />pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama<br />besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak<br />terutang dan tidak ada kredit pajak.<br />19. Surat . . .<br />- 5 -<br />19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat<br />ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan<br />pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih<br />besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya<br />tidak terutang.<br />20. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan<br />tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa<br />bunga dan/atau denda.<br />21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang<br />pajak dan biaya penagihan pajak.<br />22. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan adalah pajak yang<br />dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ditambah dengan<br />pokok pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak<br />karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak<br />atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang<br />dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas<br />penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri,<br />dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan<br />pajak, yang dikurangkan dari pajak yang terutang.<br />23. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah<br />Pajak Masukan yang dapat dikreditkan setelah<br />dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan<br />pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah<br />dikompensasikan, yang dikurangkan dari pajak yang<br />terutang.<br />24. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh<br />orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai<br />usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak<br />terikat oleh suatu hubungan kerja.<br />25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun<br />dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang<br />dilaksanakan secara objektif dan profesional<br />berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji<br />kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau<br />untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan<br />ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<br />26. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau<br />bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang<br />dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat<br />bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di<br />bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang<br />dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.<br />27. Pemeriksaan . . .<br />- 6 -<br />27. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang<br />dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan<br />tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di<br />bidang perpajakan.<br />28. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan<br />yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak,<br />termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi<br />kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan<br />peraturan perundang-undangan perpajakan.<br />29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang<br />dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data<br />dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,<br />modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga<br />perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang<br />ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa<br />neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun<br />Pajak tersebut.<br />30. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan<br />untuk menilai kelengkapan pengisian Surat<br />Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk<br />penilaian tentang kebenaran penulisan dan<br />penghitungannya.<br />31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah<br />serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik<br />untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan<br />bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang<br />perpajakan yang terjadi serta menemukan<br />tersangkanya.<br />32. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di<br />lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi<br />wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan<br />penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai<br />dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br />33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan<br />yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,<br />dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu<br />dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang<br />terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan<br />Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan<br />Keberatan, . . .<br />- 7 -<br />Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi<br />Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi<br />Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan<br />Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak,<br />Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan<br />Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan<br />Bunga.<br />34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan<br />atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau<br />terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak<br />ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.<br />35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan<br />pajak atas banding terhadap Surat Keputusan<br />Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.<br />36. Putusan Gugatan adalah putusan badan peradilan<br />pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan<br />ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan<br />dapat diajukan gugatan.<br />37. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan<br />Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan<br />kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh<br />Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding atau<br />Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.<br />38. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan<br />Pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah<br />pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk<br />Wajib Pajak tertentu.<br />39. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga adalah<br />surat keputusan yang menentukan jumlah imbalan<br />bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.<br />40. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman,<br />tanggal faksimili, atau dalam hal disampaikan secara<br />langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan,<br />atau putusan disampaikan secara langsung.<br />41. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos<br />pengiriman, tanggal faksimili, atau dalam hal diterima<br />secara langsung adalah tanggal pada saat surat,<br />keputusan, atau putusan diterima secara langsung.<br />2. Ketentuan . . .<br />- 8 -<br />2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 2<br />(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan<br />subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan<br />peraturan perundang-undangan perpajakan wajib<br />mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal<br />Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal<br />atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya<br />diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.<br />(2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai<br />pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan<br />Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan<br />usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang<br />wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat<br />kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha<br />dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena<br />Pajak.<br />(3) Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan:<br />a. tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan<br />usaha selain yang ditetapkan pada ayat (1) dan ayat<br />(2); dan/atau<br />b. tempat pendaftaran pada kantor Direktorat<br />Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi<br />tempat tinggal dan kantor Direktorat Jenderal<br />Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat<br />kegiatan usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak orang<br />pribadi pengusaha tertentu.<br />(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok<br />Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan Pengusaha Kena<br />Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau<br />Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan<br />kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br />dan/atau ayat (2).<br />(4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang<br />diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau yang<br />dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara<br />jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai<br />sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif<br />dan obyektif . . .<br />- 9 -<br />dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan<br />perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima)<br />tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib<br />Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha<br />Kena Pajak.<br />(5) Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata<br />cara pendaftaran dan pengukuhan sebagaimana<br />dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)<br />termasuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak<br />dan/atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena<br />Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan<br />Menteri Keuangan.<br />(6) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh<br />Direktur Jenderal Pajak apabila:<br />a. diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok<br />Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli<br />warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak<br />memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif<br />sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan<br />perpajakan;<br />b. Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian<br />atau penggabungan usaha;<br />c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan<br />kegiatan usahanya di Indonesia; atau<br />d. dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk<br />menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari<br />Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi<br />persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai<br />dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<br />perpajakan.<br />(7) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan<br />pemeriksaan harus memberikan keputusan atas<br />permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak<br />dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak<br />orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib<br />Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima<br />secara lengkap.<br />(8) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas<br />permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan<br />pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.<br />(9) Direktur . . .<br />- 10 -<br />(9) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan<br />pemeriksaan harus memberikan keputusan atas<br />permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena<br />Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal<br />permohonan diterima secara lengkap.<br />3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal,<br />yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:<br />Pasal 2A<br />Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau<br />jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri<br />Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender.<br />4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 3<br />(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan<br />dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa<br />Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka<br />Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani<br />serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal<br />Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan<br />atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur<br />Jenderal Pajak.<br />(1a) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri<br />Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan<br />dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang<br />selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat<br />Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan<br />menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang<br />diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau<br />berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br />(1b) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br />dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan<br />stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital,<br />yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang<br />sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan<br />atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br />(2) Wajib . . .<br />- 11 -<br />(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan<br />ayat (1a) mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di<br />tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak<br />atau mengambil dengan cara lain yang tata cara<br />pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan<br />Peraturan Menteri Keuangan.<br />(3) Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan<br />adalah:<br />a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20<br />(dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;<br />b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak<br />Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama<br />3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau<br />c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak<br />Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4<br />(empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.<br />(3a) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan<br />beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat<br />Pemberitahuan Masa.<br />(3b) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan tata cara<br />pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) diatur<br />dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br />(3c) Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan<br />dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara<br />pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau<br />berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br />(4) Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu<br />penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak<br />Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)<br />untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara<br />menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau<br />dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang<br />ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan<br />Peraturan Menteri Keuangan.<br />(5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)<br />harus disertai dengan penghitungan sementara pajak<br />yang terutang dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan Surat<br />Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan<br />pembayaran pajak yang terutang, yang ketentuannya<br />diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri<br />Keuangan.<br />(5a) Apabila . . .<br />- 12 -<br />(5a) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai<br />batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau<br />batas waktu perpanjangan penyampaian Surat<br />Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada<br />ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran.<br />(6) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan<br />dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, dan cara<br />yang digunakan untuk menyampaikan Surat<br />Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan<br />Peraturan Menteri Keuangan.<br />(7) Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan<br />apabila:<br />a. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani<br />sebagaimana dimaksud pada ayat (1);<br />b. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri<br />keterangan dan/atau dokumen sebagaimana<br />dimaksud pada ayat (6);<br />c. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar<br />disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah<br />berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau<br />Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara<br />tertulis; atau<br />d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur<br />Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau<br />menerbitkan surat ketetapan pajak.<br />(7a) Apabila Surat Pemberitahuan dianggap tidak<br />disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),<br />Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada<br />Wajib Pajak.<br />(8) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud<br />pada ayat (1) adalah Wajib Pajak Pajak Penghasilan<br />tertentu yang diatur dengan atau berdasarkan<br />Peraturan Menteri Keuangan.<br />5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 4<br />(1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat<br />Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan<br />menandatanganinya.<br />(2) Surat . . .<br />- 13 -<br />(2) Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus<br />ditandatangani oleh pengurus atau direksi.<br />(3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa<br />dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan<br />menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa<br />khusus tersebut harus dilampirkan pada Surat<br />Pemberitahuan.<br />(4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan<br />Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan<br />harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa<br />neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain<br />yang diperlukan untuk menghitung besarnya<br />Penghasilan Kena Pajak.<br />(4a) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat<br />(4) adalah laporan keuangan dari masing-masing Wajib<br />Pajak.<br />(4b) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud<br />pada ayat (4a) diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak<br />dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat<br />Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas,<br />sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak<br />disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3<br />ayat (7) huruf b.<br />(5) Tata cara penerimaan dan pengolahan Surat<br />Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan<br />Peraturan Menteri Keuangan.<br />6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 6<br />(1) Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh<br />Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus<br />diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk<br />dan kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan.<br />(2) Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan<br />melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau<br />dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan<br />Peraturan Menteri Keuangan.<br />(3) Tanda . . .<br />- 14 -<br />(3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk<br />penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana<br />dimaksud pada ayat (2) dianggap sebagai tanda bukti<br />dan tanggal penerimaan sepanjang Surat<br />Pemberitahuan tersebut telah lengkap.<br />7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 7<br />(1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam<br />jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3<br />ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian<br />Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam<br />Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa<br />denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)<br />untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan<br />Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat<br />Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar<br />Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat<br />Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib<br />Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu<br />rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak<br />Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.<br />(2) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda<br />sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan<br />terhadap:<br />a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal<br />dunia;<br />b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak<br />melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;<br />c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai<br />warga negara asing yang tidak tinggal lagi di<br />Indonesia;<br />d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan<br />lagi di Indonesia;<br />e. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan<br />usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan<br />ketentuan yang berlaku;<br />f. Bendahara . . .<br />- 15 -<br />f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;<br />g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang<br />ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri<br />Keuangan; atau<br />h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau<br />berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br />8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 8<br />(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat<br />membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah<br />disampaikan dengan menyampaikan pernyataan<br />tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum<br />melakukan tindakan pemeriksaan.<br />(1a) Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan<br />sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi<br />atau lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan<br />harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum<br />daluwarsa penetapan.<br />(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat<br />Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang<br />pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi<br />administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per<br />bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung<br />sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir<br />sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari<br />bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.<br />(2a) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat<br />Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak<br />menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi<br />administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per<br />bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung<br />sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal<br />pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1<br />(satu) bulan.<br />(3) Walaupun . . .<br />- 16 -<br />(3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan,<br />tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai<br />adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak<br />sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap<br />ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak<br />akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak<br />dengan kemauan sendiri mengungkapkan<br />ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai<br />pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang<br />sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi<br />berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh<br />persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.<br />(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan<br />pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak<br />belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak<br />dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan<br />dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran<br />pengisian Surat Pemberitahuan yang telah<br />disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang<br />dapat mengakibatkan:<br />a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih<br />besar atau lebih kecil;<br />b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi<br />lebih kecil atau lebih besar;<br />c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil;<br />atau<br />d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil<br />dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.<br />(5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat<br />dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat<br />Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)<br />beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar<br />50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang<br />dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum<br />laporan tersendiri dimaksud disampaikan.<br />(6) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan<br />Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib<br />Pajak menerima surat ketetapan pajak, Surat<br />Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan,<br />Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali<br />Tahun . . .<br />- 17 -<br />Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak<br />sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda<br />dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam<br />Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan<br />tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah<br />menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan<br />Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan<br />Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan<br />syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan<br />tindakan pemeriksaan.<br />9. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 9<br />(1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo<br />pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang<br />untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing<br />jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah<br />saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.<br />(2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang<br />berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak<br />Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat<br />Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.<br />(2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana<br />dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal<br />jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak,<br />dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%<br />(dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh<br />tempo pembayaran sampai dengan tanggal<br />pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1<br />(satu) bulan.<br />(2b) Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana<br />dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal<br />jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan<br />Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga<br />sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai<br />dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat<br />Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal<br />pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1<br />(satu) bulan.<br />(3) Surat . . .<br />- 18 -<br />(3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang<br />Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar<br />Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat<br />Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta<br />Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan<br />jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus<br />dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak<br />tanggal diterbitkan.<br />(3a) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah<br />tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana<br />dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama<br />menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur<br />dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br />(4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak<br />dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur<br />atau menunda pembayaran pajak termasuk<br />kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada<br />ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang<br />pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan<br />Peraturan Menteri Keuangan.<br />10. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 10<br />(1) Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang<br />terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke<br />kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur<br />dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br />(1a) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat<br />(1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila<br />telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima<br />pembayaran yang berwenang atau apabila telah<br />mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur<br />dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br />(2) Tata cara pembayaran, penyetoran pajak, dan<br />pelaporannya serta tata cara mengangsur dan<br />menunda pembayaran pajak diatur dengan atau<br />berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br />11. Ketentuan . . .<br />- 19 -<br />11. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 11<br />(1) Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran<br />pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal<br />17B, Pasal 17C, atau Pasal 17D dikembalikan, dengan<br />ketentuan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak<br />mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan<br />untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.<br />(1a) Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya<br />Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan<br />Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi<br />Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi<br />Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan<br />Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak,<br />dan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan<br />Kembali, serta Surat Keputusan Pemberian Imbalan<br />Bunga dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan<br />ketentuan jika ternyata Wajib Pajak mempunyai utang<br />pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi<br />terlebih dahulu utang pajak tersebut.<br />(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak<br />sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a)<br />dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak<br />permohonan pengembalian kelebihan pembayaran<br />pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya<br />Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana<br />dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak<br />diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar<br />sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan<br />Pasal 17B, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan<br />Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak<br />sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal<br />17D, atau sejak diterbitkannya Surat Keputusan<br />Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat<br />Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat<br />Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat<br />Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat<br />Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat<br />Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak<br />diterimanya Putusan Banding atau Putusan<br />Peninjauan Kembali, yang menyebabkan kelebihan<br />pembayaran pajak.<br />(3) Apabila . . .<br />- 20 -<br />(3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak<br />dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan,<br />Pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2%<br />(dua persen) per bulan atas keterlambatan<br />pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung<br />sejak batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)<br />berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian<br />kelebihan.<br />(4) Tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan<br />pembayaran pajak diatur dengan atau berdasarkan<br />Peraturan Menteri Keuangan.<br />12. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 12<br />(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang<br />terutang sesuai dengan ketentuan peraturan<br />perundang-undangan perpajakan, dengan tidak<br />menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.<br />(2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat<br />Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak<br />adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan<br />ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<br />(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti<br />jumlah pajak yang terutang menurut Surat<br />Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)<br />tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan<br />jumlah pajak yang terutang.<br />13. Ketentuan Pasal 13 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat,<br />yakni ayat (6) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:<br />Pasal 13<br />(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat<br />terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak,<br />bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur<br />Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan<br />Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:<br />a. apabila . . .<br />- 21 -<br />a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau<br />keterangan lain pajak yang terutang tidak atau<br />kurang dibayar;<br />b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan<br />dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam<br />Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis<br />tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana<br />ditentukan dalam Surat Teguran;<br />c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau<br />keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai<br />dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata<br />tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih<br />pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol<br />persen);<br />d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam<br />Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga<br />tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang;<br />atau<br />e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor<br />Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai<br />Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana<br />dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).<br />(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat<br />Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud<br />pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan<br />sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua<br />persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat)<br />bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau<br />berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau<br />Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat<br />Ketetapan Pajak Kurang Bayar.<br />(3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang<br />Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,<br />huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi<br />administrasi berupa kenaikan sebesar:<br />a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan<br />yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun<br />Pajak;<br />b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang<br />tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang<br />dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong<br />atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau<br />c. 100% . . .<br />- 22 -<br />c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai<br />Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang<br />Mewah yang tidak atau kurang dibayar.<br />(4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh<br />Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti<br />sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan<br />perpajakan apabila dalam jangka waktu 5<br />(lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),<br />setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa<br />Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak<br />diterbitkan surat ketetapan pajak.<br />(5) Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana<br />dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan<br />Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah<br />sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat<br />puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak<br />atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah<br />jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan<br />tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana<br />lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada<br />pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan<br />yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<br />(6) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang<br />Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur<br />dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br />14. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal,<br />yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:<br />Pasal 13A<br />Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan<br />Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat<br />Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak<br />lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak<br />benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada<br />pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila<br />kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak<br />dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan<br />pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi<br />administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus<br />persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang<br />ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak<br />Kurang Bayar.<br />15. Ketentuan . . .<br />- 23 -<br />15. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 14<br />(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat<br />Tagihan Pajak apabila:<br />a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau<br />kurang dibayar;<br />b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan<br />pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis<br />dan/atau salah hitung;<br />c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa<br />denda dan/atau bunga;<br />d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai<br />Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur<br />pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat<br />waktu;<br />e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai<br />Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur<br />pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam<br />Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak<br />Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:<br />1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam<br />Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak<br />Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau<br />2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan<br />sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)<br />huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak<br />Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya,<br />dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha<br />Kena Pajak pedagang eceran;<br />f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak<br />tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak;<br />atau<br />g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan<br />telah diberikan pengembalian Pajak Masukan<br />sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a)<br />Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan<br />perubahannya.<br />(2) Surat . . .<br />- 24 -<br />(2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat<br />(1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan<br />surat ketetapan pajak.<br />(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat<br />Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br />huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi<br />administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per<br />bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan,<br />dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya<br />Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak<br />sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.<br />(4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak<br />sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e,<br />atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor<br />pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi<br />berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar<br />Pengenaan Pajak.<br />(5) Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana<br />dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenai sanksi<br />administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per<br />bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung<br />dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian<br />Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal<br />penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan<br />dihitung penuh 1 (satu) bulan.<br />(6) Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur<br />dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br />16. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 15<br />(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat<br />Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam<br />jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya<br />pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun<br />Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru<br />yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang<br />terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan<br />dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak<br />Kurang Bayar Tambahan.<br />(2) Jumlah . . .<br />- 25 -<br />(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat<br />Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ditambah<br />dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar<br />100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak<br />tersebut.<br />(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak<br />dikenakan apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang<br />Bayar Tambahan itu diterbitkan berdasarkan<br />keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak<br />sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum<br />mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka<br />penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar<br />Tambahan.<br />(4) Apabila jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana<br />dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan<br />Pajak Kurang Bayar Tambahan tetap dapat diterbitkan<br />ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar<br />48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak<br />yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal Wajib Pajak<br />setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana<br />karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan<br />atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan<br />kerugian pada pendapatan negara berdasarkan<br />putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan<br />hukum tetap.<br />(5) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang<br />Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)<br />diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri<br />Keuangan.<br />17. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 16<br />(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,<br />Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat<br />ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat<br />Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,<br />Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi,<br />Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi,<br />Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat<br />Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat<br />Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan<br />Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan<br />Bunga . . .<br />- 26 -<br />Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan<br />tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan<br />penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan<br />perundang-undangan perpajakan.<br />(2) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling<br />lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan<br />pembetulan diterima, harus memberi keputusan atas<br />permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak<br />sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<br />(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada<br />ayat (2) telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak<br />tidak memberi suatu keputusan, permohonan<br />pembetulan yang diajukan tersebut dianggap<br />dikabulkan.<br />(4) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal<br />Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis<br />mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak<br />atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak<br />sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<br />18. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 17<br />(1) Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan<br />pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak<br />Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah<br />pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak<br />yang terutang.<br />(2) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Direktur<br />Jenderal Pajak, setelah meneliti kebenaran pembayaran<br />pajak, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar<br />apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya<br />tidak terutang, yang ketentuannya diatur dengan atau<br />berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br />(3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masih dapat<br />diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan<br />dan/atau data baru ternyata pajak yang lebih dibayar<br />jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran<br />pajak yang telah ditetapkan.<br />19. Ketentuan . . .<br />- 27 -<br />19. Ketentuan Pasal 17A diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 17A<br />(1) Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan<br />pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil<br />apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang<br />dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau<br />pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau<br />tidak ada pembayaran pajak.<br />(2) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil diatur<br />dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br />20. Ketentuan Pasal 17B diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 17B<br />(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan<br />pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan<br />pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian<br />kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak<br />sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib<br />Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus<br />menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua<br />belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara<br />lengkap.<br />(1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak<br />berlaku terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan<br />pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang<br />perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan atau<br />berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br />(2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana<br />dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak<br />memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian<br />kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan<br />Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan<br />paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu<br />tersebut berakhir.<br />(3) Apabila . . .<br />- 28 -<br />(3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat<br />diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),<br />kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar<br />2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya<br />jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)<br />sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak<br />Lebih Bayar.<br />(4) Apabila pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di<br />bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat<br />(1a) tidak dilanjutkan dengan penyidikan; dilanjutkan<br />dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan<br />penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan; atau<br />dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak<br />pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas atau<br />lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan<br />putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan<br />hukum tetap, dan dalam hal kepada Wajib Pajak<br />diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, kepada<br />Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua<br />persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh<br />empat) bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu<br />12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat<br />(1) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan<br />Pajak Lebih Bayar, dan bagian dari bulan dihitung<br />penuh 1 (satu) bulan.<br />21. Ketentuan Pasal 17C diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 17C<br />(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian<br />atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran<br />pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu,<br />menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian<br />Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga)<br />bulan sejak permohonan diterima secara lengkap<br />untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu)<br />bulan sejak permohonan diterima secara lengkap<br />untuk Pajak Pertambahan Nilai.<br />(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br />meliputi:<br />a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat<br />Pemberitahuan;<br />b. tidak . . .<br />- 29 -<br />b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua<br />jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah<br />memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda<br />pembayaran pajak;<br />c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau<br />lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan<br />pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga)<br />tahun berturut-turut; dan<br />d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak<br />pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan<br />pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum<br />tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.<br />(3) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana<br />dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan<br />Direktur Jenderal Pajak.<br />(4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan<br />terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada<br />ayat (1), dan menerbitkan surat ketetapan pajak,<br />setelah melakukan pengembalian pendahuluan<br />kelebihan pajak.<br />(5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana<br />dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak<br />menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,<br />jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi<br />administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus<br />persen) dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.<br />(6) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak<br />dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan<br />pembayaran pajak apabila:<br />a. terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan<br />penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;<br />b. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan<br />Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa<br />Pajak berturut-turut;<br />c. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan<br />Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa<br />Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau<br />d. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan<br />Tahunan.<br />(7) Tata cara . . .<br />- 30 -<br />(7) Tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria<br />tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan<br />Menteri Keuangan.<br />22. Di antara Pasal 17C dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal,<br />yakni Pasal 17D dan Pasal 17E yang berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 17D<br />(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian<br />atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran<br />pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan<br />tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian<br />Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga)<br />bulan sejak permohonan diterima secara lengkap<br />untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu)<br />bulan sejak permohonan diterima secara lengkap<br />untuk Pajak Pertambahan Nilai.<br />(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang<br />dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan<br />pembayaran pajak adalah:<br />a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan<br />usaha atau pekerjaan bebas;<br />b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha<br />atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran<br />usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan<br />jumlah tertentu;<br />c. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha<br />dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah<br />tertentu; atau<br />d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat<br />Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai<br />dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar<br />sampai dengan jumlah tertentu.<br />(3) Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan,<br />dan jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada<br />ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan<br />Menteri Keuangan.<br />(4) Direktur . . .<br />- 31 -<br />(4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan<br />terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada<br />ayat (1) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah<br />melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan<br />pajak.<br />(5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana<br />dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal Pajak<br />menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,<br />jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan<br />sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%<br />(seratus persen).<br />Pasal 17E<br />Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang<br />melakukan pembelian Barang Kena Pajak di dalam daerah<br />pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat<br />diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah<br />dibayar, yang ketentuannya diatur dengan atau<br />berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br />23. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 18<br />(1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang<br />Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar<br />Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat<br />Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan<br />Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak<br />yang masih harus dibayar bertambah, merupakan<br />dasar penagihan pajak.<br />(2) Dihapus.<br />24. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 19<br />(1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau<br />Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta<br />Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan<br />Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan<br />Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih<br />harus . . .<br />- 32 -<br />harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo<br />pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah<br />pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai<br />sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua<br />persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung<br />dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal<br />pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan<br />Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)<br />bulan.<br />(2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau<br />menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi<br />administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per<br />bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan<br />bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.<br />(3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda<br />penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan<br />ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang<br />sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang<br />dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas<br />kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga<br />sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari<br />saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat<br />Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam<br />Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan<br />tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut<br />dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.<br />25. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 20<br />(1) Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang<br />berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan<br />Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak<br />Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan<br />Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan<br />Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang<br />menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar<br />bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak<br />sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud<br />dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan<br />penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan<br />ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<br />(2) Dikecualikan . . .<br />- 33 -<br />(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud<br />pada ayat (1), penagihan seketika dan sekaligus<br />dilakukan apabila:<br />a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia<br />untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;<br />b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang<br />yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka<br />menghentikan atau mengecilkan kegiatan<br />perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di<br />Indonesia;<br />c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak<br />akan membubarkan badan usaha atau<br />menggabungkan atau memekarkan usaha, atau<br />memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau<br />yang dikuasainya, atau melakukan perubahan<br />bentuk lainnya;<br />d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau<br />e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak<br />oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda<br />kepailitan.<br />(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan<br />sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan<br />perpajakan.<br />26. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 21<br />(1) Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak<br />atas barang-barang milik Penanggung Pajak.<br />(2) Ketentuan tentang hak mendahulu sebagaimana<br />dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi<br />administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan<br />biaya penagihan pajak.<br />(3) Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak<br />mendahulu lainnya, kecuali terhadap:<br />a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu<br />penghukuman untuk melelang suatu barang<br />bergerak dan/atau barang tidak bergerak;<br />b. biaya . . .<br />- 34 -<br />b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan<br />barang dimaksud; dan/atau<br />c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh<br />pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.<br />(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau<br />dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau<br />badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan<br />dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit,<br />pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham<br />atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta<br />tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak<br />tersebut.<br />(4) Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5<br />(lima) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan<br />Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat<br />Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat<br />Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,<br />Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali<br />yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar<br />bertambah.<br />(5) Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan<br />sebagai berikut:<br />a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar<br />diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5<br />(lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4)<br />dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau<br />b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau<br />persetujuan angsuran pembayaran maka jangka<br />waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas<br />akhir penundaan diberikan.<br />27. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 22<br />(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk<br />bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak,<br />daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun<br />terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat<br />Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan<br />Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan<br />Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan<br />Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.<br />(2) Daluwarsa . . .<br />- 35 -<br />(2) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud<br />pada ayat (1) tertangguh apabila:<br />a. diterbitkan Surat Paksa;<br />b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik<br />langsung maupun tidak langsung;<br />c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar<br />sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5),<br />atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar<br />Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15<br />ayat (4); atau<br />d. dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang<br />perpajakan.<br />28. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 23<br />(1) Dihapus.<br />(2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:<br />a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah<br />Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman<br />Lelang;<br />b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan<br />pajak;<br />c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan<br />keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan<br />dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau<br />d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat<br />Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya<br />tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang<br />telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan<br />perpajakan<br />hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.<br />(3) Dihapus.<br />29. Ketentuan . . .<br />- 36 -<br />29. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 24<br />Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan<br />besarnya penghapusan diatur dengan atau berdasarkan<br />Peraturan Menteri Keuangan.<br />30. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 25<br />(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya<br />kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:<br />a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;<br />b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;<br />c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;<br />d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau<br />e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak<br />ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan<br />perpajakan.<br />(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa<br />Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang<br />terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut,<br />atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak<br />dengan disertai alasan yang menjadi dasar<br />penghitungan.<br />(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga)<br />bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau<br />sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak<br />sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila<br />Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu<br />tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar<br />kekuasaannya.<br />(3a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas<br />surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi<br />pajak yang masih harus dibayar paling sedikit<br />sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam<br />pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat<br />keberatan disampaikan.<br />(4) Keberatan . . .<br />- 37 -<br />(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan<br />sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),<br />atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan<br />sehingga tidak dipertimbangkan.<br />(5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh<br />pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk<br />menerima surat keberatan atau tanda pengiriman surat<br />keberatan melalui pos dengan bukti pengiriman surat,<br />atau melalui cara lain yang diatur dengan atau<br />berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi<br />tanda bukti penerimaan surat keberatan.<br />(6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan<br />pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib<br />memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang<br />menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi,<br />atau pemotongan atau pemungutan pajak.<br />(7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka<br />waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam<br />Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang<br />belum dibayar pada saat pengajuan keberatan,<br />tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal<br />penerbitan Surat Keputusan Keberatan.<br />(8) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan<br />permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada<br />ayat (7) tidak termasuk sebagai utang pajak<br />sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan<br />ayat (1a).<br />(9) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau<br />dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi<br />administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh<br />persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan<br />keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar<br />sebelum mengajukan keberatan.<br />(10) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan<br />banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar<br />50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada<br />ayat (9) tidak dikenakan.<br />31. Ketentuan . . .<br />- 38 -<br />31. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 26<br />(1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling<br />lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat<br />keberatan diterima harus memberi keputusan atas<br />keberatan yang diajukan.<br />(2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak<br />dapat menyampaikan alasan tambahan atau<br />penjelasan tertulis.<br />(3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan<br />dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian,<br />menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang<br />masih harus dibayar.<br />(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas<br />surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam<br />Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang<br />bersangkutan harus dapat membuktikan<br />ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.<br />(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada<br />ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak<br />tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang<br />diajukan tersebut dianggap dikabulkan.<br />32. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal,<br />yakni Pasal 26A yang berbunyi sebagai berikut:<br />Pasal 26A<br />(1) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur<br />dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br />(2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan<br />sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain,<br />mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib Pajak<br />untuk hadir memberikan keterangan atau memperoleh<br />penjelasan mengenai keberatannya.<br />(3) Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak<br />sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses keberatan<br />tetap dapat diselesaikan.<br />(4) Wajib . . .<br />- 39 -<br />(4) Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan,<br />catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam<br />proses keberatan yang tidak diberikan pada saat<br />pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat<br />pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak<br />ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau<br />keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan<br />dalam penyelesaian keberatannya.<br />33. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 27<br />(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding<br />hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat<br />Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam<br />Pasal 26 ayat (1).<br />(2) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan<br />pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha<br />negara.<br />(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br />diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia<br />dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan<br />sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan<br />dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan<br />tersebut.<br />(4) Dihapus.<br />(4a) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan<br />pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal<br />Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis halhal<br />yang menjadi dasar Surat Keputusan Keberatan<br />yang diterbitkan.<br />(5) Dihapus.<br />(5a) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka<br />waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam<br />Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas<br />jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan<br />keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan<br />sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.<br />(5b) Jumlah . . .<br />- 40 -<br />(5b) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan<br />permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada<br />ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang pajak<br />sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan<br />ayat (1a).<br />(5c) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan<br />permohonan banding belum merupakan pajak yang<br />terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.<br />(5d) Dalam hal permohonan banding ditolak atau<br />dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi<br />administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus<br />persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan<br />Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang<br />telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.<br />(6) Badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud pada<br />ayat (1) dan dalam Pasal 23 ayat (2) diatur dengan<br />undang-undang.<br />34. Ketentuan Pasal 27A diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 27A<br />(1) Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding,<br />atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan<br />sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih<br />harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat<br />Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak<br />Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil,<br />dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah<br />dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak,<br />kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan<br />ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per<br />bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan<br />dengan ketentuan sebagai berikut:<br />a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan<br />Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan<br />dihitung sejak tanggal pembayaran yang<br />menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai<br />dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan,<br />Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan<br />Kembali; atau<br />b. untuk . . .<br />- 41 -<br />b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat<br />Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal<br />penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan<br />diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan<br />Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.<br />(1a) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br />juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan,<br />Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau<br />Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang<br />dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan<br />kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai<br />berikut:<br />a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan<br />Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan<br />dihitung sejak tanggal pembayaran yang<br />menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai<br />dengan diterbitkannya Surat Keputusan<br />Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan<br />Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan<br />Ketetapan Pajak;<br />b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat<br />Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal<br />penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan<br />diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat<br />Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau<br />Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; atau<br />c. untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal<br />pembayaran yang menyebabkan kelebihan<br />pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya<br />Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan<br />Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat<br />Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.<br />(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br />juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi<br />administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud<br />dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga sebagaimana<br />dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat<br />Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau<br />Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi<br />sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan,<br />Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali<br />yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan<br />Wajib Pajak.<br />(3) Tata cara . . .<br />- 42 -<br />(3) Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan<br />pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga<br />diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri<br />Keuangan.<br />35. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 28<br />(1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan<br />usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di<br />Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.<br />(2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban<br />menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud<br />pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan,<br />adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan<br />kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai<br />dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<br />perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan<br />neto dengan menggunakan Norma Penghitungan<br />Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang<br />tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.<br />(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus<br />diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik<br />dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang<br />sebenarnya.<br />(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di<br />Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka<br />Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam<br />bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang<br />diizinkan oleh Menteri Keuangan.<br />(5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas<br />dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.<br />(6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau<br />tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur<br />Jenderal Pajak.<br />(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan<br />mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan<br />biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat<br />dihitung besarnya pajak yang terutang.<br />(8) Pembukuan . . .<br />- 43 -<br />(8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan<br />mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh<br />Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.<br />(9) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri<br />atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang<br />peredaran atau penerimaan bruto dan/atau<br />penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung<br />jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan<br />yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak<br />yang bersifat final.<br />(10) Dihapus.<br />(11) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar<br />pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain<br />termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang<br />dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi<br />on-line wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di<br />Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal<br />Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan<br />Wajib Pajak badan.<br />(12) Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana<br />dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau<br />berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br />36. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 29<br />(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan<br />pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan<br />kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan<br />lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan<br />perundang-undangan perpajakan.<br />(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa<br />harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan<br />dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta<br />memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang<br />diperiksa.<br />(3) Wajib . . .<br />- 44 -<br />(3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:<br />a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau<br />catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan<br />dokumen lain yang berhubungan dengan<br />penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,<br />pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang<br />terutang pajak;<br />b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat<br />atau ruang yang dipandang perlu dan memberi<br />bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau<br />c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.<br />(3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi,<br />dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat<br />(3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu)<br />bulan sejak permintaan disampaikan.<br />(3b) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan<br />kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi<br />ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)<br />sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan<br />kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat<br />dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan<br />peraturan perundang-undangan perpajakan.<br />(4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan,<br />pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang<br />diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban<br />untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk<br />merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk<br />keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada<br />ayat (1).<br />37. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal,<br />yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:<br />Pasal 29A<br />Terhadap Wajib Pajak badan yang pernyataan pendaftaran<br />emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh badan<br />pengawas pasar modal dan menyampaikan Surat<br />Pemberitahuan dengan dilampiri Laporan Keuangan yang<br />telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar<br />Tanpa Pengecualian yang:<br />a. Surat . . .<br />- 45 -<br />a. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak<br />menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam<br />Pasal 17B; atau<br />b. terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko<br />dapat dilakukan pemeriksaan melalui Pemeriksaan Kantor.<br />38. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 30<br />(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan<br />penyegelan tempat atau ruangan tertentu serta barang<br />bergerak dan/atau tidak bergerak apabila Wajib Pajak<br />tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud<br />dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b.<br />(2) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat<br />(1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri<br />Keuangan.<br />39. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 31<br />(1) Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan<br />Peraturan Menteri Keuangan.<br />(2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada<br />ayat (1) di antaranya mengatur tentang pemeriksaan<br />ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban<br />menyampaikan surat pemberitahuan hasil<br />pemeriksaan kepada Wajib Pajak, dan hak Wajib Pajak<br />untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil<br />pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan.<br />(3) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak<br />tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud<br />dalam Pasal 29 ayat (3) sehingga penghitungan<br />penghasilan kena pajak dilakukan secara jabatan,<br />Direktur Jenderal Pajak wajib menyampaikan surat<br />pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak<br />dan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir<br />dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam<br />batas waktu yang ditentukan.<br />40. Ketentuan . . .<br />- 46 -<br />40. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 32<br />(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan<br />ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,<br />Wajib Pajak diwakili dalam hal:<br />a. badan oleh pengurus;<br />b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;<br />c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan<br />yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;<br />d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;<br />e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah<br />seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau<br />yang mengurus harta peninggalannya; atau<br />f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada<br />dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.<br />(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br />bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara<br />renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali<br />apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur<br />Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya<br />benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung<br />jawab atas pajak yang terutang tersebut.<br />(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang<br />kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan<br />hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan<br />peraturan perundang-undangan perpajakan.<br />(3a) Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban<br />kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur<br />dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br />(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana<br />dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang<br />nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan<br />kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam<br />menjalankan perusahaan.<br />41. Ketentuan Pasal 33 dihapus.<br />Pasal 33<br />Dihapus.<br />42. Ketentuan . . .<br />- 47 -<br />42. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 34<br />(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak<br />lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan<br />kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau<br />pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan<br />perundang-undangan perpajakan.<br />(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku<br />juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur<br />Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan<br />ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<br />(2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud<br />pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:<br />a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai<br />saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau<br />b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan<br />Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan<br />kepada pejabat lembaga negara atau instansi<br />Pemerintah yang berwenang melakukan<br />pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.<br />(3) Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan<br />berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat<br />sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli<br />sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya<br />memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti<br />tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak<br />yang ditunjuk.<br />(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam<br />perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim<br />sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara<br />Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis<br />kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),<br />dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),<br />untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis<br />dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.<br />(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat<br />(4) harus menyebutkan nama tersangka atau nama<br />tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara<br />perkara pidana atau perdata yang bersangkutan<br />dengan keterangan yang diminta.<br />43. Ketentuan . . .<br />- 48 -<br />43. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 35<br />(1) Apabila dalam menjalankan ketentuan peraturan<br />perundang-undangan perpajakan diperlukan<br />keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik,<br />notaris, konsultan pajak, kantor administrasi,<br />dan/atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai<br />hubungan dengan Wajib Pajak yang dilakukan<br />pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan<br />tindak pidana di bidang perpajakan, atas permintaan<br />tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, pihak-pihak<br />tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang<br />diminta.<br />(2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada<br />ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan, untuk<br />keperluan pemeriksaan, penagihan pajak, atau<br />penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan,<br />kewajiban merahasiakan tersebut ditiadakan, kecuali<br />untuk bank, kewajiban merahasiakan ditiadakan atas<br />permintaan tertulis dari Menteri Keuangan.<br />(3) Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari<br />pihak-pihak yang terikat oleh kewajiban merahasiakan<br />sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan<br />atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br />44. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal,<br />yakni Pasal 35A yang berbunyi sebagai berikut:<br />Pasal 35A<br />(1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan<br />pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang<br />berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat<br />Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan<br />Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan<br />ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat<br />(2).<br />(2) Dalam . . .<br />- 49 -<br />(2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud<br />pada ayat (1) tidak mencukupi, Direktur Jenderal Pajak<br />berwenang menghimpun data dan informasi untuk<br />kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya<br />diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan<br />memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud<br />dalam Pasal 35 ayat (2).<br />45. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 36<br />(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas<br />permohonan Wajib Pajak dapat:<br />a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi<br />administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan<br />yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan<br />perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi<br />tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak<br />atau bukan karena kesalahannya;<br />b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan<br />pajak yang tidak benar;<br />c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan<br />Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang<br />tidak benar; atau<br />d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat<br />ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang<br />dilaksanakan tanpa:<br />1. penyampaian surat pemberitahuan hasil<br />pemeriksaan; atau<br />2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan<br />Wajib Pajak.<br />(1a) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br />huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat diajukan<br />oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.<br />(1b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br />huruf d hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu)<br />kali.<br />(1c) Direktur . . .<br />- 50 -<br />(1c) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling<br />lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan<br />sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, harus<br />memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.<br />(1d) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada<br />ayat (1c) telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak<br />tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib<br />Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap<br />dikabulkan.<br />(1e) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Direktur Jenderal<br />Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis halhal<br />yang menjadi dasar untuk menolak atau<br />mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak<br />sebagaimana dimaksud pada ayat (1c).<br />(2) Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b),<br />ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan atau<br />berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.<br />46. Ketentuan Pasal 36A diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 36A<br />(1) Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan<br />sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak<br />sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan<br />dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan<br />perundang-undangan.<br />(2) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan<br />sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur<br />dalam ketentuan peraturan perundang-undangan<br />perpajakan, dapat diadukan ke unit internal<br />Departemen Keuangan yang berwenang melakukan<br />pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti<br />melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan<br />peraturan perundang-undangan.<br />(3) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya<br />terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman<br />kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri<br />secara melawan hukum diancam dengan pidana<br />sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-<br />Undang Hukum Pidana.<br />(4) Pegawai . . .<br />- 51 -<br />(4) Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan<br />diri sendiri secara melawan hukum dengan<br />menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang<br />untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau<br />menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan<br />sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana<br />sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-<br />Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan<br />Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya.<br />(5) Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara<br />perdata maupun pidana, apabila dalam melaksanakan<br />tugasnya didasarkan pada iktikad baik dan sesuai<br />dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<br />perpajakan.<br />47. Di antara Pasal 36A dan Pasal 37 disisipkan 3 (tiga) pasal,<br />yakni Pasal 36B, Pasal 36C, dan Pasal 36D yang berbunyi<br />sebagai berikut:<br />Pasal 36B<br />(1) Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode<br />etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak.<br />(2) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi<br />kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak.<br />(3) Pengawasan pelaksanaan dan penampungan<br />pengaduan pelanggaran kode etik pegawai Direktorat<br />Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Komite Kode Etik<br />yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan<br />Peraturan Menteri Keuangan.<br />Pasal 36C<br />Menteri Keuangan membentuk komite pengawas<br />perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan<br />Menteri Keuangan.<br />Pasal 36D<br />(1) Direktorat Jenderal Pajak dapat diberi insentif atas<br />dasar pencapaian kinerja tertentu.<br />(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat<br />(1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan<br />Belanja Negara.<br />(3) Tata cara . . .<br />- 52 -<br />(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif<br />sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan<br />Peraturan Menteri Keuangan.<br />48. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal,<br />yakni Pasal 37A yang berbunyi sebagai berikut:<br />Pasal 37A<br />(1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat<br />Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum<br />Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang<br />masih harus dibayar menjadi lebih besar dan<br />dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu)<br />tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat<br />diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi<br />administrasi berupa bunga atas keterlambatan<br />pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang<br />ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan<br />Peraturan Menteri Keuangan.<br />(2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela<br />mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok<br />Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah<br />berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan<br />sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang<br />dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor<br />Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan<br />pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang<br />menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang<br />disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan<br />lebih bayar.<br />49. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 38<br />Setiap orang yang karena kealpaannya:<br />a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau<br />b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya<br />tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan<br />keterangan yang isinya tidak benar<br />sehingga . . .<br />- 53 -<br />sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan<br />negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan<br />setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana<br />dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu)<br />kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar<br />dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang<br />tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling<br />singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.<br />50. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 39<br />(1) Setiap orang yang dengan sengaja:<br />a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor<br />Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya<br />untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;<br />b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak<br />Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan<br />Pengusaha Kena Pajak;<br />c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;<br />d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau<br />keterangan yang isinya tidak benar atau tidak<br />lengkap;<br />e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan<br />sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;<br />f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau<br />dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolaholah<br />benar, atau tidak menggambarkan keadaan<br />yang sebenarnya;<br />g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau<br />pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau<br />tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen<br />lain;<br />h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen<br />yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan<br />dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data<br />dari pembukuan yang dikelola secara elektronik<br />atau diselenggarakan secara program aplikasi online<br />di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam<br />Pasal 28 ayat (11); atau<br />i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau<br />dipungut<br />sehingga . . .<br />- 54 -<br />sehingga dapat menimbulkan kerugian pada<br />pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara<br />paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam)<br />tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah<br />pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan<br />paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang<br />yang tidak atau kurang dibayar.<br />(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br />ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi<br />pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana<br />di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun,<br />terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara<br />yang dijatuhkan.<br />(3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk<br />melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau<br />menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak<br />atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana<br />dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan<br />Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya<br />tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud<br />pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan<br />permohonan restitusi atau melakukan kompensasi<br />pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana<br />penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama<br />2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali<br />jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau<br />kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan<br />paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang<br />dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan<br />yang dilakukan.<br />51. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal,<br />yakni Pasal 39A yang berbunyi sebagai berikut:<br />Pasal 39A<br />Setiap orang yang dengan sengaja:<br />a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak,<br />bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak,<br />dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan<br />transaksi yang sebenarnya; atau<br />b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan<br />sebagai Pengusaha Kena Pajak<br />dipidana . . .<br />- 55 -<br />dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)<br />tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling<br />sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti<br />pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau<br />bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah<br />pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti<br />pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.<br />52. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 41<br />(1) Pejabat yang karena kealpaanya tidak memenuhi<br />kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud<br />dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan<br />paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak<br />Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).<br />(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi<br />kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak<br />dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud<br />dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling<br />lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak<br />Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<br />(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana<br />dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan<br />atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.<br />53. Ketentuan Pasal 41A diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 41A<br />Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti<br />yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi<br />dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau<br />memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana<br />dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan<br />denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta<br />rupiah).<br />54. Ketentuan Pasal 41B diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 41B . . .<br />- 56 -<br />Pasal 41B<br />Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau<br />mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan<br />dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun<br />dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh<br />lima juta rupiah).<br />55. Di antara Pasal 41B dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal,<br />yakni Pasal 41C yang berbunyi sebagai berikut:<br />Pasal 41C<br />(1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi<br />kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A<br />ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama<br />1 (satu) tahun atau denda paling banyak<br />Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<br />(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak<br />terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain<br />sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1)<br />dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10<br />(sepuluh) bulan atau denda paling banyak<br />Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).<br />(3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan<br />data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal<br />Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2)<br />dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10<br />(sepuluh) bulan atau denda paling banyak<br />Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).<br />(4) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan<br />data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan<br />kerugian kepada negara dipidana dengan pidana<br />kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling<br />banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br />56. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 43<br />(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan<br />Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari<br />Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh<br />melakukan, yang turut serta melakukan, yang<br />menganjurkan, . . .<br />- 57 -<br />menganjurkan, atau yang membantu melakukan<br />tindak pidana di bidang perpajakan.<br />(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A<br />dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh<br />melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu<br />melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.<br />57. Sebelum Pasal 44 dalam BAB IX disisipkan 1 (satu) pasal,<br />yakni Pasal 43A yang berbunyi sebagai berikut:<br />Pasal 43A<br />(1) Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data,<br />laporan, dan pengaduan berwenang melakukan<br />pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan<br />penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.<br />(2) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang<br />perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat<br />Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit<br />pemeriksa internal di lingkungan Departemen<br />Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti<br />permulaan.<br />(3) Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak<br />pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang<br />tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum<br />Tindak Pidana Korupsi.<br />(4) Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana<br />di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat<br />(1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan<br />Peraturan Menteri Keuangan.<br />58. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 44<br />(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya<br />dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil<br />tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang<br />diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak<br />pidana di bidang perpajakan.<br />(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat<br />(1) adalah:<br />a. menerima . . .<br />- 58 -<br />a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti<br />keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak<br />pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau<br />laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;<br />b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan<br />mengenai orang pribadi atau badan tentang<br />kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan<br />dengan tindak pidana di bidang perpajakan;<br />c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang<br />pribadi atau badan sehubungan dengan tindak<br />pidana di bidang perpajakan;<br />d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain<br />berkenaan dengan tindak pidana di bidang<br />perpajakan;<br />e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan<br />bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen<br />lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan<br />bukti tersebut;<br />f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka<br />pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di<br />bidang perpajakan;<br />g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang<br />meninggalkan ruangan atau tempat pada saat<br />pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa<br />identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang<br />dibawa;<br />h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak<br />pidana di bidang perpajakan;<br />i. memanggil orang untuk didengar keterangannya<br />dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;<br />j. menghentikan penyidikan; dan/atau<br />k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk<br />kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang<br />perpajakan menurut ketentuan peraturan<br />perundang-undangan.<br />(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)<br />memberitahukan dimulainya penyidikan dan<br />menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut<br />umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik<br />Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam<br />Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<br />(4) Dalam . . .<br />- 59 -<br />(4) Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan<br />sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat<br />meminta bantuan aparat penegak hukum lain.<br />59. Ketentuan Pasal 44B diubah sehingga berbunyi sebagai<br />berikut:<br />Pasal 44B<br />(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas<br />permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat<br />menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang<br />perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam)<br />bulan sejak tanggal surat permintaan.<br />(2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang<br />perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya<br />dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak<br />yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak<br />seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi<br />administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali<br />jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau<br />yang tidak seharusnya dikembalikan.<br />Pasal II<br />1. Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun<br />Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang<br />belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-<br />Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan<br />Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah<br />beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang<br />Nomor 16 Tahun 2000.<br />2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud<br />pada angka 1, daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak,<br />Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan<br />sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud<br />dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir<br />paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013.<br />3. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1<br />Januari 2008.<br />Agar . . .<br />- 60 -<br />Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan<br />pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya<br />dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<br />Disahkan di Jakarta<br />pada tanggal 17 Juli 2007<br />PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,<br />DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO<br />Diundangkan di Jakarta<br />pada tanggal 17 Juli 2007<br />MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA<br />REPUBLIK INDONESIA,<br />ANDI MATTALATTA<br />LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 85<br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4215838621683548976-6983292275447508040?l=id-law.blogspot.com' alt='' /></div>yunitaehttp://www.blogger.com/profile/18245560278778668952noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4215838621683548976.post-45816186623387109552007-06-28T23:08:00.000-07:002007-06-28T23:10:47.609-07:00KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA<br />NOMOR : KEP. 233 /MEN/2003TENTANG JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN <br />YANG DIJALANKAN SECARA TERUS MENERUS <br /><span class="fullpost"><br />MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,<br /><br />Menimbang : <br />a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 85 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan mengenai jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus;<br />b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.<br /><br />Mengingat : <br />1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);<br /><br />2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);<br /><br />3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong.<br /><br /><br />Memperhatikan : 1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 31 Agustus 2003;<br /><br />2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 25 September 2003;<br /><br /> <br />MEMUTUSKAN :<br /><br />menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN SIFAT PEKERJAAN YANG DIJALANKAN SECARA TERUS MENERUS.<br /><br />Pasal 1<br />Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :<br /><br />1. Pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus adalah pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau dalam keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.<br /><br />2. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<br /><br />3. Perusahaan adalah:<br /><br />a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;<br /><br />b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<br /><br />4. Pengusaha adalah:<br /><br />a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;<br /><br />b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;<br /><br />c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.<br /><br />5. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.<br /><br />Pasal 2<br />Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur resmi untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifatnya harus dilaksanakan dan dijalankan secara terus menerus. <br /><br />Pasal 3<br />(1) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yakni : <br /><br />a. pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan;<br /><br />b. pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi;<br /><br />c. pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi;<br /><br />d. pekerjaan di bidang usaha pariwisata;<br /><br />e. pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi;<br /><br />f. pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi;<br /><br />g. pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya; <br /><br />h. pekerjaan di bidang media masa;<br /><br />i. pekerjaan di bidang pengamanan;<br /><br />j. pekerjaan di lembaga konservasi;<br /><br />k. pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.<br /><br />(2) Menteri dapat mengubah jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan perkembangan.<br /><br /><br />Pasal 4<br /><br />Dalam keadaan tertentu pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur resmi berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.<br /><br />Pasal 5<br /><br />Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 wajib membayar upah kerja lembur kepada pekerja/buruh.<br /><br />Pasal 6<br /><br />Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.<br /><br />Ditetapkan di Jakarta<br /><br />pada tanggal 31 Oktober 2003<br /><br /> <br /><br /> <br /><br />MENTERI<br /><br />TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI<br /><br />REPUBLIK INDONESIA,<br /><br /> <br /><br />ttd<br /><br /> <br /><br /> <br /><br />JACOB NUWA WEA<br /><br /><br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4215838621683548976-4581618662338710955?l=id-law.blogspot.com' alt='' /></div>yunitaehttp://www.blogger.com/profile/18245560278778668952noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4215838621683548976.post-89059091770042893002007-06-28T23:04:00.001-07:002007-06-29T16:38:08.039-07:00KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA<br />NOMOR : KEP. 231 /MEN/2003 TENTANG TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM<br /><span class="fullpost"><br />MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA<br /><br />Menimbang :<br /><br />a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 90 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur mengenai tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum;<br /><br />b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;<br /><br /> <br />Mengingat :<br /><br />1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);<br /><br />2. Undang-undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Buruh Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 171 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2153);<br /><br />3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);<br /><br /> <br /><br />4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);<br /><br /><br />5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);<br /><br /><br />6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);<br /><br />7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);<br /><br /> <br /><br />8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong.<br /><br /> <br /><br />Memperhatikan :<br /><br />1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 31 Juli 2003;<br /><br />2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 9 Oktober 2003;<br /><br /><br />MEMUTUSKAN :<br /><br />Menetapkan : <br /><br />KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM.<br /><br /><br />Pasal 1<br /> <br /><br />Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :<br /><br /> <br /><br />1. Upah minimum adalah upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur.<br /><br /> <br /><br />2. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<br /><br /> <br /><br />3. Pengusaha adalah :<br /><br /> <br /><br />a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;<br /><br />b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;<br /><br />c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.<br /><br /> <br /><br />4. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.<br /><br /> <br />Pasal 2 <br />(1) Pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum.<br /><br />(2) Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum. <br /> <br />Pasal 3 <br /><br />(1) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum. <br /><br /> <br /><br />(2) Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat. <br /><br /> <br /><br />(3) Dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja /Serikat Buruh yang memiliki anggota lebih 50 % dari seluruh pekerja di perusahaan , maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan untuk menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).<br /><br /> <br /><br />(4) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan untuk menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang memiliki anggota lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut. <br /><br /> <br /><br />(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak terpenuhi, maka serikat pekerja /serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja / buruh di perusahaan tersebut untuk mewakili perundingan dalam menyepakati penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).<br /><br /> <br /><br />(6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) atau ayat (5) tidak terpenuhi, maka para pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah pekerja/buruh dan anggota masing masing serikat pekerja/serikat buruh.<br /><br /> <br /><br />(7) Dalam hal di perusahaan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, maka perundingan untuk menyepakati penangguhan pelaksanaan upah minimum dibuat antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang mendapat mandat untuk mewakili lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) penerima upah minimum di perusahaan.<br /><br /> <br /><br />(8) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui perundingan secara mendalam, jujur, dan terbuka.<br /><br /> <br />Pasal 4<br /><br />(1) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan :<br /><br /> <br /><br />a. naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan;<br /><br />b. laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir;<br /><br />c. salinan akte pendirian perusahaan;<br /><br />d. data upah menurut jabatan pekerja/buruh;<br /><br />e. jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum;<br /><br />f. perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang;<br /><br /> <br />(2) Dalam hal perusahaan berbadan hukum laporan keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus sudah diaudit oleh akuntan publik. <br /><br /><br />(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila diperlukan Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan. <br /><br /> <br />(4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi.<br /><br /> <br />Pasal 5<br />(1) Persetujuan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. <br /><br /> <br /><br />(2) Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan : <br /><br />a. membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama, atau;<br /><br />b. membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum lama tetapi lebih rendah dari upah minimum baru, atau;<br /><br />c. menaikkan upah minimum secara bertahap.<br /><br /> <br /><br />(3) Setelah berakhirnya izin penangguhan, maka pengusaha wajib melaksanakan ketentuan upah minimum yang baru. <br /><br />Pasal 6 <br />(1) Penolakan atau persetujuan atas permohonan penangguhan yang diajukan oleh pengusaha, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan penangguhan secara lengkap oleh Gubernur.<br /><br />(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir dan belum ada keputusan dari Gubernur, permohonan penangguhan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka permohonan penangguhan dianggap telah disetujui. <br /> <br /><br />Pasal 7 <br /> <br />(1) Selama permohonan penangguhan masih dalam proses penyelesaian, pengusaha yang bersangkutan tetap membayar upah sebesar upah yang biasa diterima pekerja/buruh.<br /><br />(2) Dalam hal permohonan penangguhan ditolak Gubernur, maka upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, sekurang-kurangnya sama dengan upah minimum yang berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya ketentuan upah minimum yang baru.<br /> <br />Pasal 8 <br />Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.<br /><br />Pasal 9<br /><br />Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.<br /><br />Ditetapkan di Jakarta<br /><br />pada tanggal 31 Oktober 2003<br /><br /> <br />MENTERI<br />TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI<br />REPUBLIK INDONESIA,<br /><br /><br />ttd<br /><br />JACOB NUWA WEA<br /><br /><br /><br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4215838621683548976-8905909177004289300?l=id-law.blogspot.com' alt='' /></div>yunitaehttp://www.blogger.com/profile/18245560278778668952noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4215838621683548976.post-57213467080230216292007-06-28T22:59:00.000-07:002007-06-28T23:03:21.397-07:00KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA<br />NOMOR : KEP. 224 /MEN/2003 TENTANG<br />KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN <br />ANTARA PUKUL 23.00 SAMPAI DENGAN 07.00 <br /><span class="fullpost"><br /><br />MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, <br /><br />Menimbang : <br />a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 76 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu diatur kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00;<br />b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;<br /><br />Mengingat : 1. Undang?undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang - undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);<br />2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); <br />3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong. <br /><br />Memperhatikan : <br />1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 31 Agustus 2003;<br /><br />2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 9 September 2003.<br /><br />MEMUTUSKAN :<br />Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENGUSAHA YANG MEMPEKERJAKAN PEKERJA/BURUH PEREMPUAN ANTARA PUKUL 23.00 SAMPAI DENGAN 07.00.<br /><br />Pasal 1<br />Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :<br /><br />1. Pengusaha adalah :<br />a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;<br />b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;<br />c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;<br />2. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<br />3. Perusahaan adalah :<br />a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik persekutuan atau badan hukum baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<br />b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<br />4. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.<br /><br />Pasal 2<br />(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00 berkewajiban untuk :<br /><br />a. memberikan makanan dan minuman bergizi;<br />b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.<br />(2) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00.<br /><br />Pasal 3<br />(1) Makanan dan minuman yang bergizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus sekurang-kurangnya memenuhi 1.400 kalori dan diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja. <br />(2) Makanan dan minuman tidak dapat diganti dengan uang.<br /><br />Pasal 4<br />(1) Penyediaan makanan dan minuman, peralatan, dan ruangan makan harus layak serta memenuhi syarat higiene dan sanitasi.<br />(2) Penyajian menu makanan dan minuman yang diberikan kepada pekerja/buruh harus secara bervariasi.<br /><br /> <br /><br />Pasal 5<br />Pengusaha wajib menjaga keamanan dan kesusilaan pekerja/buruh perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan :<br /><br />a. menyediakan petugas keamanan di tempat kerja;<br /><br />b. menyediakan kamar mandi/wc yang layak dengan penerangan yang memadai serta terpisah antara pekerja/buruh perempuan dan laki-laki. <br /><br />Pasal 6<br />(1) Pengusaha wajib menyediakan antar jemput dimulai dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya;<br />(2) Penjemputan dilakukan dari tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.<br /> <br /><br />Pasal 7<br />(1) Pengusaha harus menetapkan tempat penjemputan dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja/buruh perempuan. <br /><br />(2) Kendaraan antar jemput harus dalam kondisi yang layak dan harus terdaftar di perusahaan.<br /><br />Pasal 8<br /><br /> <br /><br />Pelaksanaan pemberian makanan dan minuman bergizi, penjagaan kesusilaan, dan keamanan selama di tempat kerja serta penyediaan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.<br /><br /> <br /><br />Pasal 9<br /><br />Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.<br /><br /> <br />Ditetapkan di Jakarta <br />pada tanggal 31 Oktober 2003 <br /><br />MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI<br />REPUBLIK INDONESIA<br /><br /><br />JACOB NUWA WEA<br /><br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4215838621683548976-5721346708023021629?l=id-law.blogspot.com' alt='' /></div>yunitaehttp://www.blogger.com/profile/18245560278778668952noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4215838621683548976.post-42699402444819097552007-06-28T22:47:00.000-07:002007-09-14T22:22:12.471-07:00KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA<br />NOMOR : KEP- 20/MEN/III/2004<br />TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING <br /><span class="fullpost"><br />MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,<br /><br />Menimbang : <br />a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu perlu ditetapkan tata cara memperoleh ijin mempekerjakan tenaga kerja asing; <br />b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan; <br /> <br />Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); <br /> 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201); <br /> 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); <br /> 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); <br /> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009);<br /> 6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; <br /> 7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. <br /> <br /> MEMUTUSKAN : <br /> <br />Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING <br /> <br /> <br /> BAB I <br /> KETENTUAN UMUM <br /> <br />Pasal 1 <br /> <br />Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan : <br /><br /> <br />1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. <br /><br />2. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dan atau calon pengganti TKA. <br /><br /> <br />3. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. <br /> <br />4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. <br /> <br />5. Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA. <br /><br /> <br />6. Kompensasi adalah dana yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada negara atas penggunaan Tenaga Kerja Asing. <br /> <br />7. Alih status adalah perubahan dari pemberi kerja lama ke pemberi kerja baru, perubahan jabatan TKA dan perubahan lokasi kerja. <br /> <br />8. Direktur adalah Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. <br /> <br />9. Direktur Jendral yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi. <br /> <br />10. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. <br /> <br /> BAB II <br /> PERSYARATAN TKA <br /> <br />Pasal 2 <br /><br /> <br />(1) TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : <br /> <br /> a. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki; <br /> b. bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia khususnya TKI pendamping; <br /> c. dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. <br /> <br />(2) Dalam hal jabatan yang akan diduduki TKA telah mempunyai standar kompetensi kerja maka TKA yang akan dipekerjakan harus memenuhi standar tersebut. <br /> <br />(3) TKI pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus memiliki latar belakang bidang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA. <br /> <br />BAB III <br />PERIJINAN <br /> <br />Pasal 3 <br /><br /> <br />(1) IMTA diberikan oleh Direktur. <br /><br /> <br />(2) IMTA perpanjangan diberikan oleh Direktur atau Gubernur. <br /><br /> <br />Pasal 4 <br /><br /> <br />(1) Pemberi kerja TKA yang akan mengurus IMTA, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Direktur untuk mendapatkan rekomendasi guna memperoleh visa untuk bekerja dengan melampirkan: <br /> <br /> a. copy surat keputusan pengesahan RPTKA; <br /> b. copy paspor TKA yang akan dipekerjakan; <br /> c. daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan; <br /> d. copy ijasah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan; <br /> e. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. <br /><br /> <br />Pasal 5 <br />Untuk memperoleh IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemberi Kerja TKA harus menyampaikan permohonan dengan melampirkan: <br /> <br />a. copy Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk bekerja atas nama TKA yang bersangkutan; <br />b. copy perjanjian kerja; <br />c. bukti pembayaran dana kompensasi, penggunaan TKA. <br /> <br />Pasal 6 <br />(1) Dana kompensasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan sebesar US $ 100 (seratus dollar Amerika) per bulan untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka. <br />(2) Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar dana kompensasi sebesar 1 (satu) bulan penuh. <br />(3) Pembayaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh pemberi kerja, dan disetorkan pada rekening Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri. <br /> <br />Pasal7 <br /> <br />(1) Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA pada lebih dari 1 (satu) jabatan. <br />(2) Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja yang lain. <br />(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan bagi TKA yang diangkat untuk menduduki jabatan Direktur atau Komisaris di Perusahaan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS). <br /><br />Pasal 8 <br /><br />Direktur harus menerbitkan IMTA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak dilengkapinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. <br /> <br />Pasal 9 <br /><br />(1) Jangka waktu berlakunya IMTA diberikan sama dengan masa berlaku ijin tinggal. <br /> <br />(2) Selama mengurus IMTA Direktur dapat menerbitkan IMTA sementara untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. <br /> <br />BAB IV <br />PERPANJANGAN IMTA <br />Pasal 10 <br /><br /> (1) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA. <br /> <br />(2) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh : <br /> <br /> a. Direktur untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah Provinsi. <br /> <br /> b. Gubernur untuk TKA yang lokasi kerjanya wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi. <br /> <br />(3) Dalam penerbitan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Provinsi. <br /> <br /> Pasal 11 <br /> <br />(1) Pemberi kerja mengajukan permohonan perpanjangan IMTA kepada Direktur atau Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam waktu selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir dengan melampirkan : <br /> <br /> a. formulir perpanjangan IMTA yang telah diisi; <br /> b. IMTA yang masih berlaku; <br /> c. bukti pembayaran dana kompensasi; <br /> d. laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada TKI pendamping; <br /> e. copy surat keputusan RPTKA yang masih berlaku; <br /> f. pas photo berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4 x 6 cm. <br /> <br />(2) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun. <br /> <br />(3) IMTA perpanjangan tidak dapat diterbitkan apabila masa berlaku IMTA berakhir. <br /> <br />Pasal 12 <br /> <br />(1) Apabila permohonan perpanjangan IMTA telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), menerbitkan IMTA perpanjangan. <br /> <br />(2) IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan KITAS dan atau visa untuk bekerja. <br /> <br />BAB V <br />IMTA UNTUK PEKERJAAN MENDESAK <br /> <br />Pasal 13 <br /> <br />(1) Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan TKA untuk pekerjaan yang bersifat darurat atau mendesak wajib mengajukan permohonan IMTA kepada Direktur. <br /> <br />(2) Pekerjaan yang bersifat darurat atau mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pekerjaan-pekerjaan yang apabila tidak ditangani secara langsung dapat mengakibatkan kerugian fatal bagi masyarakat umum dan jangka waktunya tidak lebih 60 (enam puluh) hari. <br /> <br />(3) Pekerjaan yang bersifat darurat atau mendesak ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi sektor usaha yang bersangkutan. <br /> <br />Pasal 14 <br /> <br />Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Direktur dengan melampirkan : <br /> <br />a. rekomendasi dari instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); <br />b. copy paspor TKA yang bersangkutan; <br />c. pas photo TKA ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; <br />d. bukti pembayaran dana kompensasi; <br />e. bukti ijin kemigrasian untuk kunjungan usaha. <br /> <br />Pasal 15 <br /> <br />Direktur harus menerbitkan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam. <br /> <br />BAB VI <br />IMTA UNTUK PEMEGANG KARTU IJIN TINGGAL TETAP (KITAP) <br /> <br />Pasal 16 <br /> <br />(1) Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA pemegang ijin tinggal tetap wajib mengajukan permohonan kepada Direktur dengan melampirkan : <br /> <br /> a. copy RPTKA yang masih berlaku; <br /> b. copy ijin tinggal tetap yang masih berlaku; <br /> c. daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan; <br /> d. copy ijasah atau pengalaman kerja; <br /> e. bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA; <br /> f. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. <br /> <br />(2) Apabila permohonan IMTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui, Direktur menerbitkan IMTA. <br /> <br />Pasal 17 <br /> <br />Jangka waktu IMTA untuk pemegang Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkan IMTA dan dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA. <br /> <br />BAB VII <br />ALIH STATUS <br /> <br />Pasal 18 <br /> <br />(1) Pemberi kerja TKA instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah, atau Badan Internasional yang akan memindahkan TKA yang dipekerjakannya ke instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah, atau Badan Internasional lainnya harus mengajukan permohonan rekomendasi alih status kepada Direktur. <br /> <br />(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk perubahan KITAS/KITAP. <br /> <br />BAB VIII <br />PERUBAHAN NAMA PEMBERI KERJA <br /> <br />Pasal 19 <br /> <br />(1) Dalam hal pemberi kerja TKA berganti nama, Direktur menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk mengubah KITAS/KITAP. <br /> <br />(2) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan permohonan dengan melampirkan: <br /> <br /> a. copy RPTKA yang masih berlaku; <br /> b. copy KITAS/KITAP yang masih berlaku; <br /> c. copy IMTA yang masih berlaku; <br /> d. copy bukti perubahan nama perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. <br /> <br />(3) Sebelum rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan pemberi kerja terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan RPTKA kepada Direktur. <br /> <br />(4) KITAS/KITAP yang baru digunakan sebagai dasar perubahan IMTA. <br /> <br />BAB IX <br />PERUBAHAN LOKASI KERJA <br /> <br />Pasal 20 <br /> <br />Dalam hal pemberi kerja melakukan perubahan lokasi kerja TKA, pemberi kerja wajib mengajukan permohonan perubahan lokasi kerja TKA kepada Direktur dengan melampirkan copy RPTKA dan IMTA yang masih berlaku. <br /> <br />BAB X <br />PELAPORAN <br /> <br />Pasal 21 <br /> <br />(1) Pemberi kerja wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Dirjen. <br /> <br />(2) Direktur atau Gubernur melaporkan semua IMTA yang diterbitkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Dirjen. <br /> <br />BAB XI <br />PENCABUTAN IJIN <br /> <br />Pasal 22 <br /> <br />Dalam hal pemberi kerja mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA, Direktur atau Gubernur berwenang mencabut IMTA. <br /> <br />BAB XII <br />KETENTUAN LAIN-LAIN <br /> <br />Pasal 23 <br /> <br />Bentuk formulir permohonan IMTA dan formulir permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. <br /> <br />BAB XIII <br />KETENTUAN PENUTUP <br /> <br />Pasal 24 <br /> <br />Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1990 tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-416/MEN/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1990 tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku lagi. <br /> <br />Pasal 25 <br /> <br />Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. <br /> <br /> <br /> <br /> Ditetapkan di Jakarta <br /> pada tanggal 1 Maret 2004 <br /> <br /> MENTERI <br /> TENAGA KERJA DAN TRANSMINGRASI <br /> REPUBLIK INDONESIA <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> JACOB NUWA WEA <br /> <br /> <br /><br /> <br /><br /><br /><br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4215838621683548976-4269940244481909755?l=id-law.blogspot.com' alt='' /></div>yunitaehttp://www.blogger.com/profile/18245560278778668952noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4215838621683548976.post-18178790502711180462007-06-28T22:44:00.001-07:002007-06-28T22:47:00.071-07:00KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI<br />REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. 49/MEN/2004<br />TENTANG KETENTUAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH <br /><span class="fullpost"><br />MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,<br /><br />Menimbang :<br />a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur ketentuan struktur dan skala upah; <br />b. bahwa untuk ikut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. <br /> <br />Mengingat : <br />1. Undang-undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100 mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Buruh Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2153); <br />2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); <br />3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong. <br /> <br />Memperhatikan : <br />1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lenbaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 23 Maret 2004; <br />2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 23 Maret 2004; <br /><br />MEMUTUSKAN :<br />Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK <br /> INDONESIA TENTANG KETENTUAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH.<br /><br />Pasal 1 <br /><br />Dalam Keputusan Menteri ini dimaksud dengan :<br /><br />1. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. <br />2. Struktur upah adalah susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai yang terendah. <br />3. Skala upah adalah kisaran nilai nominal upah untuk setiap kelompok jabatan. <br />4. Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan dalam organisasi perusahaan. <br />5. Analisa jabatan adalah proses metoda secara sistimatis untuk memperoleh data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan yang dipergunakan untuk berbagai kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan dan Manajemen Sumber Daya Manusia. <br />6. Uraian jabatan adalah ringkasan aktivitas-aktivitas yang terpenting dari suatu jabatan, termasuk tugas dan tanggung jawab dan tingkat pelaksanaan jabatan tersebut; <br />7. Evaluasi jabatan adalah proses menganalisis dan menilai suatu jabatan secara sistimatik untuk mengetahui nilai relatif bobot jabatan-jabatan dalam suatu organisasi. <br />8. Pengusaha adalah : <br /> a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; <br /> b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya ; <br /> c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b<br /> yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia. <br />9. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. <br /> <br /><br />Pasal 2 <br /><br />Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalam penetapan upah pekerja/buruh diperusahaan.<br /><br />Pasal 3<br /><br />Dalam penyusunan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui :<br />a. analisa jabatan;<br />b. uraian jabatan;<br />c. evaluasi jabatan;<br /><br />Pasal 4 <br /><br />Dalam melakukan analisa, uraian dan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperlukan data/informasi<br />a. bidang usaha dari perusahaan yang bersangkutan;<br />b. tingkat teknologi yang digunakan;<br />c. struktur organisasi;<br />d. manajemen perusahaan.<br /><br />Pasal 5 <br /><br />(1) Analisa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merumuskan jabatan-jabatan baik tenaga pelaksana, non manajerial, maupun manajerial dalam suatu perusahaan. <br />(2) Analisa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan menghasilakan uraian jabatan dalam organisasi perusahaaan meliputi : <br /> a. identifikasi jabatan; <br /> b. ringkasan tugas; <br /> c. rincian tugas; <br /> d. spesifikasi jabatan termasuk didalamnya : <br /> d.1. pendidikan; <br /> <br /> d.2. pelatihan/kursus; <br /> d.3. pengalaman kerja; <br /> d.4. psikologi (bakat kerja, tempramen kerja dan minat kerja); <br /> d.5. masa kerja; <br /> e. hasil kerja; <br /> f. tanggung jawab. <br /> <br /> <br /> Pasal 6 <br /> <br /> <br />(1) Evaluasi jabatan berfungsi untuk mengukur dan menilai jabatan yang tertulis dalam uraian jabatan dengan metoda tertentu. <br />(2) Faktor-faktor yang diukur dan dinilai dalam evaluasi jabatan antara lain : <br /> a. tanggung jawab; <br /> b. andil jabatan terhadap perusahaan; <br /> c. resiko jabatan; <br /> d. tingkat kesulitan jabatan; <br />(3) Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan antara lain : <br /> a. penetapan upah; <br /> b. penilaian pekerjaan; <br /> c. penetapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia perusahaan. <br /> <br /> <br /> Pasal 7 <br /> <br /> <br />Dasar pertimbangan penyusunan struktur upah dapat dilakukan melalui : <br />a. Struktur organisasi; <br />b. rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan; <br />c. kemampuan perusahaan; <br />d. upah minimum; <br />e. kondisi pasar. <br /> <br /> <br />Pasal 8 <br /> <br /> <br />(1) Penyusunan skala upah dapat dilakukan melalui : <br /> a. skala tunggal; <br /> b. skala ganda. <br />(2) Dalam skala tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, setiap jabatan pada golongan jabatan yang sama mempunyai upah yang sama. <br />(3) Dalam skala ganda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, setiap golongan jabatan mempunyai nilai upah nominal terendah dan tertinggi. <br /> <br /> <br /> Pasal 9 <br /> <br /> <br />(1) Skala ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dapat berbentuk skala ganda berurutan dan skala tumpang tindih. <br />(2) Dalam hal skala ganda berurutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), upah tertinggi pada golongan jabatan dibawahnya lebih kecil dari upah terendah pada golongan jabatan diatasnya. <br /> <br /> <br /> Pasal 10 <br /> <br /> <br />(1) Petunjuk teknis penyusunan struktur dan skala upah sebagaimana terlampir merupakan pedoman sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. <br />(2) Penyusunan struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi dan mempertimbangkan kondisi perusahaan. <br /> <br /> <br /> Pasal 11 <br /> <br /> <br />Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. <br /> <br /> Ditetapkan di Jakarta <br /> pada tanggal 8 April 20<br />MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI <br /> REPUBLIK INDONESIA <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> JACOB NUWA WEA <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /> <br /><br /><br /><br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4215838621683548976-1817879050271118046?l=id-law.blogspot.com' alt='' /></div>yunitaehttp://www.blogger.com/profile/18245560278778668952noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4215838621683548976.post-57828414968200070082007-06-27T10:29:00.000-07:002007-06-27T10:34:40.873-07:00UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1992<br />TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA<br /><span class="fullpost"><br />DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br /><br />PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA<br />Menimbang:<br />a.bahwa pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spritual;<br /> <br />b.bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional di seluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor, kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja;<br /> <br />c.bahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja melalui program jaminan social tenaga kerja selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja;<br /> <br />d .bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112) belum mengatur secara lengkap jaminan social tenaga kerja serta tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;<br /> <br />e.bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja.<br /> <br />Mengingat :<br />1.Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;<br /> <br />2.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);<br /> <br /> 3.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);<br /> <br /> 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (lembaran Negara Tahun 1970 nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);<br /> <br /> 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201).<br /><br />Dengan Persetujuan<br /><br />DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA<br /><br />MEMUTUSKAN<br />Menetapkan <br /><br />:UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA<br /><br />BAB I<br />KETENTUAN UMUM<br /><br />Pasal 1<br /><br />Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :<br /><br />1.Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.<br /> <br />2.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<br /> <br />3.Pengusaha adalah :<br /> <br />a.Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;<br />b. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;<br /> c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia<br /> <br />4.Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang memperkerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untuk atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara<br /> <br />5.Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.<br /> <br />6. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.<br /> <br />7. Cacad adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.<br /> <br />8. Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan.<br /> <br />9. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.<br /> <br />10. Pegawai Pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.<br /> <br />11. Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.<br /> <br />12. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.<br /> <br />Pasal 2<br /> <br /><br /> Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan, apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan tenaga kerja.<br /><br />BAB II<br />PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA<br /><br />Pasal 3<br /> <br />(1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan social tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.<br /> <br />(2) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan social tenaga kerja.<br /> <br />Pasal 4<br /> <br />(1) Program jaminan social tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.<br /> <br />(2) Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<br /> <br />(3) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.<br /> <br />Pasal 5<br /> <br /><br /> Kebijakan dan pengawasan umum program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<br /> <br /><br />BAB III<br />PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA<br /><br />Bagian Pertama<br />Ruang Lingkup<br /><br />Pasal 6<br /> <br />(1) Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi :<br /> a. Jaminan Kecelakaan Kerja;<br /> b. Jaminan Kematian;<br /> c. Jaminan Hari Tua;<br /> d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.<br /> <br />(2) Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayau (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<br /> <br />Pasal 7<br /> <br />(1) Jaminan Sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukkan bagi tenaga kerja.<br /> <br />(2) Jaminan Sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja.<br /> <br />Bagian Kedua<br />Jaminan Kecelakaan Kerja<br /><br />Pasal 8<br /> <br />(1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan Kecelakaan Kerja.<br /> <br />(2) Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakan Kerja ialah:<br /> a. magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;<br /> b. mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan;<br /> c. narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.<br /> <br />Pasal 9<br /> <br /> Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :<br /> <br />a. biaya pengangkutan;<br />b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;<br />c. biaya rehabilitasi;<br />d. santunan berupa uang yang meliputi :<br /> 1. santunan sementara tidak mampu bekerja;<br /> 2. santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya;<br /> 3. santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;<br /> 4. santunan kematian.<br /> <br />Pasal 10<br /> <br />(1) Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggaran dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam.<br /> <br />(2) Pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacad atau meninggal dunia.<br /> <br />(3) Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertmpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.<br /> <br />(4) Tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.<br /> <br />Pasal 11<br /> <br /> Daftar jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja serta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.<br /> <br />Bagian Ketiga<br />Jaminan Kematian<br /><br />Pasal 12<br /> <br />(1) Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas Jaminan Kematian.<br /> <br />(2) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :<br /> a. biaya pemakaman;<br /> b. santunan berupa uang.<br /> <br />Pasal 13<br /> <br /><br /> Urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hurf d butir 4 dan Pasal 12 ialah :<br />a. janda atau duda;<br />b. anak;<br />c. orang tua;<br />d. cucu;<br />e. kakek atau nenek;<br />f. saudara kandung;<br />g. mertua.<br /> <br />Bagian Keempat<br />Jaminan Hari Tua<br /><br />Pasal 14<br /> <br />(1) Jaminan Hari Tua dibayarkan secara sekaligus, atau berkala, atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja karena :<br /> a. telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau<br /> b. cacad total tetap setelah ditetapkan oleh dokter.<br /> <br />(2) Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, Jaminan Hari Tua dibayarkan kepada janda atau duda atau anak yatim piatu.<br /> <br />Pasal 15<br /> <br /><br /> Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tehun, setelah mencapai masa kepesertaan tertentu, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.<br /> <br />Bagian Kelima<br />Jaminan Pemeliharaan Kesehatan<br /><br />Pasal 16<br /> <br />(1) Tenaga kerja, suami atau istri, dan anak berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.<br />(2) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi :<br /> a.<br />b.<br />c.<br />d.<br />e.<br />f.<br />g. rawat jalan tingkat pertama;<br />rawat jalan tingkat lanjutan;<br />rawat inap;<br />pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;<br />penunjang diagnostik;<br />pelayanan khusus;<br />pelayanan gawat darurat.<br /> <br />BAB IV<br />K E P E S E R T A A N<br /><br />Pasal 17<br /> <br /> Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.<br /> <br />Pasal 18<br /> <br />(1)<br /><br /> Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahan dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri.<br /> <br />(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yangberhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara.<br /> <br />(3) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja, maka pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.<br /> <br />(4) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan kepada tenaga kerja, maka pengusaha wajib memenuhi kekurangan jaminan tersebut.<br /> <br />(5) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran jaminan, maka pengusaha wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Badan Penyelenggara.<br /> <br />(6) Bentuk daftar tenaga kerja, daftar upah, daftar kecelakaan kerja yang dimuat dalam buku, dan tata cara penyampaian data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.<br /> <br />Pasal 19<br /> <br />(1) Pentahapan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<br /> <br />(2) Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja disebabkan adanya pentahapan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengusaha wajib memberikan JaminanKecelakaan Kerja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan Undang-undang ini.<br /> <br />(3) Tata cara pelaksanaan hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.<br /> <br />BAB V<br />IURAN, BESARNYA JAMINAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN<br /><br />Pasal 20<br /> <br />(1) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, iuran Jaminan Kematian, dan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditanggung oleh pengusaha.<br /> <br />(2) Iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja.<br /> <br />Pasal 21<br /> <br /><br /> Besarnya iuran, tata cara, syarat pembayaran, besarnya denda, dan bentuk iuran program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<br /> <br />Pasal 22<br /> <br />(1) Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<br /> <br />(2) Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<br /> <br />Pasal 23<br /> <br /><br /> Besarnya dan tatacara pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan tatacara pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<br /> <br />Pasal 24<br /> <br /> (1) <br /><br />Perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja dilakukan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /> <br />(2) <br /><br />Dalam hal perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan menghitung kembali dan menetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /> <br />(3) Menteri menetapkan kecelakaan kerja, dan besarnya jaminan yang belum tercantum dalam peraturan pelaksanaan Undang-undang ini.<br /> <br />(4) <br /><br />Perbedaan pendapat dan perhitungan besarnya jumlah Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) penyelesaiannya ditetapkan oleh Menteri.<br /> <br />BAB VI<br />BADAN PENYELENGGARA<br /><br />Pasal 25<br /> <br />(1) <br /><br />Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dialkukan oleh Badan Penyelenggara.<br /> <br />(2) Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /> <br />(3) Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya mengutamakan pelayanan kepada peserta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.<br /> <br />Pasal 26<br /> <br /><br /> Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), wajib membayar jaminan sosial tenaga kerja dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan.<br /> <br />Pasal 27<br /> <br /><br /> Pengendalian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan dalam pengawasan mengikutsertakan unsur pengusaha dan unsur tenaga kerja, dalam wadah yang menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /> <br />Pasal 28<br /> <br /><br /> Penempatan investasi dan pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara diatur dengan Peraturan Pemerintah.<br /> <br />BAB VII<br />KETENTUAN PIDANA<br /><br />Pasal 29<br /> <br />(1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).<br /> <br />(2) Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.<br /> <br />(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.<br /> <br />Pasal 30<br /> <br /><br /> Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) terhadap pengusaha, tenaga kerja, dan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi, atau denda yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<br /> <br />BAB VIII<br />P E N Y I D I K A N<br /><br />Pasal 31<br /> <br />(1) Selain penyisik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi ketenagakerjaan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76), Tambahan Lembaran tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.<br /> <br />(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :<br /> <br /><br /> 1. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;<br /> 2. melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;<br /> 3. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;<br /> 4. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja;<br /> 5. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian sehubungan dengan tindak pidana di bidang jaminan sosial tenaga kerja.<br /><br />BAB IX<br />KETENTUAN LAIN-LAIN<br /><br />Pasal 32<br /> <br /> Kelebihan pembayaran jaminan yang telah diterima oleh yang berhak tidak dapat diminta kembali.<br /> <br />BAB X<br />KETENTUAN PERALIHAN<br /><br />Pasal 33<br />(1) Selama peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur program asuransi sosial tenaga kerja dan penyelenggaraannya yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.<br /> <br />(2) Selama peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini belum dikeluarkan, maka perusahaan yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja lainnya tetap melaksanakannya.<br /> <br />(3) Tenaga kerja yang telah menjadi tertanggung atau peserta dalam program asuransi sosial tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja lainnya dengan berlakunya Undang-undang ini tidak boleh dirugikan.<br /> <br />BAB XI<br />KETENTUAN PENUTUP<br /><br />Pasal 34<br /> <br /><br />Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dinyatakan tidak berlaku lagi.<br /> <br />Pasal 35<br /> <br />Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<br /> <br /><br /><br /> <br /><br /><br /><br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4215838621683548976-5782841496820007008?l=id-law.blogspot.com' alt='' /></div>yunitaehttp://www.blogger.com/profile/18245560278778668952noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4215838621683548976.post-27296109896296123092007-06-27T10:05:00.000-07:002007-06-27T10:07:46.407-07:00UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007<br />TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG<br /><span class="fullpost"><br />DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br /><br />PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA<br /> <br />Menimbang : <br />a.bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak azasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<br />b.bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak azasi manusia, sehingga harus diberantas;<br />c.bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat,bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak azasi manusia;<br />d.bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama;<br />e.bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;<br />f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e , perlu membentuk undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;<br /> <br />Mengingat : <br />1.Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br />2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention On The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);<br />3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);<br /> <br /> <br /><br />Dengan Persetujuan Bersama<br />DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA<br />dan<br />PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA<br /> <br />MEMUTUSKAN :<br /><br /> <br />Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.<br /> <br /><br />BAB I<br />KETENTUAN UMUM<br /><br />Pasal 1<br /><br /> <br /> Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :<br />1.<br /> <br />Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan ekspolitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.<br />2.<br /> <br />Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.<br />3.<br /> <br />Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.<br />4.<br /> <br />Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.<br />5.<br /> <br />Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<br />6.<br /> <br />Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<br />7.<br /> <br />Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.<br />8.<br /> <br />Ekspolitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.<br />9.<br /> <br />Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.<br />10.<br /> <br />Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.<br />11.<br /> <br />Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.<br />12.<br /> <br />Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.<br />13.<br /> <br />Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materill dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.<br />14.<br /> <br />Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.<br />15.<br /> <br />Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.<br /> <br /> <br /> <br /><br />BAB II<br />TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG<br /><br />Pasal 2<br /><br /> <br />(1)<br /> <br /><br />Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetuujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah).<br />(2)<br /> <br />Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 3<br /> <br />Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilyah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 4<br /> <br />Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 5<br /> <br />Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 6<br /> <br />Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan nak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah).<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 7<br />(1)<br /> <br /> <br />Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.<br />(2)<br /> <br /> <br />Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 8<br />(1)<br /> <br />Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.<br />(2)<br /> <br />Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.<br />(3)<br /> <br />Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 9<br /> <br />Setiap orang yang berusaha menggerakan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah).<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 10<br /> <br />Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 11<br /> <br />Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 12<br /> <br />Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang, dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 13<br />(1)<br /> <br />Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.<br />(2)<br /> <br />Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 14<br /> <br />Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 15<br />(1) <br />Dalah hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.<br />(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :<br /> a. pencabutan izin usaha;<br /> b. perampasan hasil kekayaan hasil tindak pidana;<br /> c. pencabutan status badan hukum;<br /> d. pemecatan pengurus; dan/atau<br /> e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 16<br /> <br />Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 17<br /> <br />Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 18<br /> <br />Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.<br /> <br /> <br /> <br /><br />BAB III<br />TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN<br />TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG<br /><br />Pasal 19<br /><br /> <br /> <br />Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah).<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 20<br /> <br />Setiap orang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi sanksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah).<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 21<br />(1)<br /> <br /> <br />Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap sanksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,-(Empat puluh juta) dan paling banyak Rp. Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).<br />(2)<br /> <br /> <br />Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan sanksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah).<br />(3)<br /> <br /> <br />Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan sanksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah).<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 22<br /> <br />Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau mengagagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau sanksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 23<br /> <br />Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan :<br /> a. <br />memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;<br /> b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;<br /> c. menyembunyikan pelaku; atau<br /> d. <br /><br />menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,<br /> <br />dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000.- (Empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 24<br /> <br />Setiap orang yang memberitahukan indentitas sanksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa indentitas sanksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah).<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 25<br /> <br />Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 26<br /> <br />Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 27<br /> <br />Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas uang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.<br /> <br /> <br /> <br /><br />BAB IV<br />PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN<br />DI SIDANG PENGADILAN<br /><br />Pasal 28<br /><br /> <br /> <br />Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 29<br /> <br />Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa :<br /> a. <br />Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan<br /> b. <br />data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada :<br /> <br />1) tulisan, suara, atau gambar;<br /> <br />2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau<br /> <br />3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 30<br /> <br />Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang sanksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 31<br />(1) <br />Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana perdagangan orang.<br />(2) <br />Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 32<br /> <br />Penyidik, penuntutan umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 33<br />(1)<br /> <br />Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.<br />(2)<br /> <br />Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 34<br /> <br />Dalam hal sanksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan sanki dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 35<br /> <br />Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 36<br />(1) <br />Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.<br />(2) <br />Informasi tentang perkembangan, kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 37<br />(1) <br />Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.<br />(2) <br />Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang.<br />(3) <br />Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 38<br /> <br />Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 39<br />(1) <br />Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.<br />(2) <br />Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.<br />(3) <br />Pemeriksaaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 40<br />(1) <br />Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.<br />(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 41<br />(1) <br />Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputuskan tanpa kehadiran terdakwa.<br />(2) <br />Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan dengan kehadiran terdakwa.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 42<br /> <br />Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga atau kuasanya.<br /> <br /> <br /> <br /><br />BAB V<br />PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN<br /><br />Pasal 43<br /> <br />Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 44<br />(1) <br />Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh kerahasiaan identitas.<br />(2) <br />Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 45<br />(1) <br />Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian setempat guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.<br />(2) <br />Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 46<br />(1) <br />Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang.<br />(2) <br />Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 47<br /> <br />Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 48<br />(1) <br />Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi :<br />(2) <br />Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas :<br /> a. <br />kehilangan kekayaan atau penghasilan;<br /> b. <br />penderitaan;<br /> c. <br />biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau<br /> d. <br />kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.<br />(3) <br />Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.<br />(4) <br />Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.<br />(5) <br />Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.<br />(6) <br />Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<br />(7) <br />Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 49<br />(1) <br />Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.<br />(2) <br />Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.<br />(3) <br />Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 50<br />(1) <br />Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.<br />(2) <br />Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.<br />(3) <br />Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melarang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.<br />(4) <br />Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 51<br />(1) <br />Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.<br />(2) <br />Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<br />(3) <br />Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 52<br />(1) <br />Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukan permohonan.<br />(2) <br />Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.<br />(3) <br />Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 53<br /> <br />Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 54<br />(1) <br />Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.<br />(2) <br />Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia.<br />(3) <br />Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 55<br /> <br />Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini juga berhak mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /> <br /> <br /> <br /><br />BAB VI<br />PENCEGAHAN DAN PENANGANAN<br /><br />Pasal 56<br /><br /> <br /> <br />Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 57<br />(1) <br />Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.<br />(2) <br />Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 58<br />(1) <br />Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.<br />(2) <br />Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.<br />(3) <br />Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademi.<br />(4) <br />Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :<br /> a. <br />mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;<br /> b. <br />melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;<br /> c. <br />memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;<br /> d. <br />memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta<br /> e. <br />melaksanakan pelaporan dan evaluasi.<br />(5) <br />Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.<br />(6) <br />Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.<br />(7) <br />Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keangotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.<br /> <br /> <br /> <br /><br />BAB VII<br />KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN<br />PERAN SERTA MASYARAKAT<br /><br />Bagian Kesatu<br />Kerja Sama Internasional<br /><br />Pasal 59<br /><br /> <br />(1) <br />Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.<br />(2) <br />Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /> <br /> <br /> <br /><br />Bagian Kedua<br />Peran Serta Masyarakat<br /><br />Pasal 60<br /><br /> <br />(1) <br />Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.<br />(2) <br />Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan inforamsi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 61<br /> <br />Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 62<br /> <br />Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 63<br /> <br />Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 dilaksanakan secara bertannggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /> <br /> <br /> <br /><br />BAB VIII<br />KETENTUAN PERALIHAN<br /><br />Pasal 64<br /><br /> <br /> <br />Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana perdagangan orang yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.<br /> <br /> <br /> <br /><br />BAB IX<br />KETENTUAN PENUTUP<br /><br />Pasal 65<br /> <br />Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal 324 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 66<br /> <br />Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku.<br /> <br /> <br /> <br />Pasal 67<br /> <br />Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<br /> <br /> <br /> <br /><br />Disahkan di Jakarta<br />pada tanggal 19 April 2007<br /><br />PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA<br /><br />ttd<br /><br />DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO.<br /> <br /><br />diundangkan di Jakarta<br />pada tanggal 19 April 2007<br /><br />MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA<br />REPUBLIK INDONESIA<br /><br />ttd<br /><br />HAMID AWALUDIN<br /> <br /> <br />LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 58.<br /> <br /><br />Salinan sesuai dengan aslinya<br /><br />SEKRETARIAT NEGARA R.I.<br />Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan<br />Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.<br /><br /> <br /><br />Wisnu Setiawan <br /><br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4215838621683548976-2729610989629612309?l=id-law.blogspot.com' alt='' /></div>yunitaehttp://www.blogger.com/profile/18245560278778668952noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4215838621683548976.post-83685216043761442942007-06-27T10:00:00.000-07:002007-06-27T10:04:16.747-07:00UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2006<br />TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN<br /><span class="fullpost"><br />DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br /><br />PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,<br />Menimbang : a. <br />bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;<br /> b. <br />bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;<br /> c. <br />bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana;<br /> d. <br />bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban;<br />Mengingat : 1. <br />Pasal 1 ayat (3) Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;<br /> 2. <br />Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);<br /><br />Dengan Persetujuan Bersama<br /><br />DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA<br /><br />dan<br /><br />PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA<br /><br />MEMUTUSKAN :<br /><br />Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN<br /><br />BAB I<br />KETENTUAN UMUM<br /><br />Pasal 1<br /><br /> <br /> Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :<br /> 1. <br />Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan<br /> 2. <br />Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<br /> 3. <br />Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<br /> 4. <br />Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.<br /> 5. <br />Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.<br /> 6. <br />Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<br /><br /> <br /><br />Pasal 2<br /><br />Undang-Undang ini diberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.<br /><br />Pasal 3<br /><br />Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada :<br />a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;<br />b. rasa aman ;<br />c. keadilan ;<br />d. tidak deskriminatif, dan<br />e. kepastian hukum<br /><br />Pasal 4<br /><br />Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.<br /><br />BAB II<br />PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN<br /><br />Pasal 5<br />(1) Seorang Saksi dan Korban berhak :<br /> a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;<br /> b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;<br /> c. memberikan keterangan tanpa tekanan;<br /> d. mendapat penerjemah;<br /> e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;<br /> f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;<br /> g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;<br /> h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;<br /> i. mendapat identitas baru;<br /> j. mendapatkan tempat kediaman baru;<br /> k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;<br /> l. mendapat nasihat hukum; dan/atau<br /> m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.<br />(2) Hak sebagimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.<br /><br />Pasal 6<br /><br />Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan :<br />a. bantuan medis; dan<br />b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial<br /><br />Pasal 7<br />(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa :<br /> a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia<br /> b. <br />hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana<br />(2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.<br />(3) Ketentuan lebih mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah<br /><br /> <br /><br />Pasal 8<br /><br />Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<br /><br />Pasal 9<br />(1) <br />Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.<br />(2) <br />Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.<br />(3) <br />Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.<br /><br />Pasal 10<br />(1) <br />Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.<br />(2) <br />Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.<br />(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.<br /><br />BAB III<br />LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN<br /><br />Bagian Kesatu<br />Umum<br /><br />Pasal 11<br />(1) LPSK merupakan lembaga yang mandiri<br />(2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia<br />(3). LPSK mempunyai perwakilan di daerah<br /><br />Pasal 12<br /><br />LPSK bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<br /><br />Pasal 13<br />(1) LPSK bertanggungjawab kepada presiden<br />(2) LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun<br /><br />Bagian Kedua<br />Kelembagaan<br /><br />Pasal 14<br /><br />Anggotaan LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat.<br /><br />Pasal 15<br />(1) Masa jabatan anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun<br />(2) <br />Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota LPSK dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.<br /><br />Pasal 16<br />(1) LPSK terdiri atas Pimpinan dan Anggota<br />(2) <br />Pimpinan LPSK terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap anggota<br />(3) Pimpinan LPSK dipilih dari dan oleh anggota LPSK<br />(4) <br />Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Pimpinan LPSK diatur dengan Peraturan LPSK<br /><br />Pasal 17<br /><br />Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua LPSK selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.<br /><br />Pasal 18<br />(1) <br />Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK dibentuk oleh sebuah sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan administrasi bagi kegiatan LPSK<br />(2) <br />Sekretaris LPSK dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil<br />(3) <br />Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara<br />(4) <br />Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan tanggung jawab sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden<br />(5) <br />Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak LPSK terbentuk<br /><br />Pasal 19<br />(1) <br />Untuk pertama kali seleksi dan pemilihan anggota LPSK dilakukan oleh Presiden<br />(2) <br />Dalam melaksanakan seleksi dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden membentuk panitia seleksi.<br />(3) <br />Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 5 (lima), dengan susunan sebagaimana berikut :<br /> a. 2 (dua) orang berasal dari unsur pemerintah; dan<br /> b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur masyarakat<br />(4) Anggota panitia seleksi tidak dapat dicalonkan sebagai anggota LPSK<br />(5) <br />Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan panitia seleksi, tata cara pelaksanaan seleksi, dan pemilihan calon anggota LPSK, diatur dengan Peraturan Presiden.<br /><br />Pasal 20<br />(1) <br />Panitia seleksi mengusulkan kepada Presiden sejumlah 21 (dua puluh satu) orang calon yang telah memenuhi persyaratan.<br />(2) <br />Presiden memilih sebanyak 14 (empat belas) orang dari sejumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.<br />(3) <br />Dewan Perwakilan Rakyat memilih dan menyetujui 7 (tujuh) orang dari calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)<br /><br />Pasal 21<br />(1) <br />Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon anggota LPSK diterima.<br />(2) <br />Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan persetujuan terhadap seorang calon atau lebih yang diajukan oleh Presiden, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan calon anggota LPSK, Dewan Perwakilan Rakyat harus memberitahukan kepada Presiden disertai dengan alasan.<br />(3) <br />Dewan Perwakilan Rakyat wajib memberikan persetujuan terhadap calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti diterima.<br /><br />Pasal 22<br /><br />Presiden menetapkan anggota LPSK yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diterima Presiden.<br /><br /> <br /><br />Bagian Ketiga<br />Pengangkatan dan Pemberhentian<br /><br />Pasal 23<br />(1) Anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat<br />(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus memenuhi syarat :<br /> a. warga negara Indonesia;<br /> b. sehat jasmani dan rohani;<br /> c. <br />tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun;<br /> d. <br />berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan;<br /> e. <br />berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);<br /> f. <br />berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;<br /> g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan<br /> h. memiliki nomor pokok wajib pajak.<br /><br /> <br /><br />Pasal 24<br />(1) Anggota LPSK diberhentikan karena :<br /> a. meninggal dunia;<br /> b. masa tugasnya telah berakhir;<br /> c. atas permintaan sendiri;<br /> d. <br />sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus;<br /> e. <br />melakukan perbuatan tercela dan/atau hal-hal lain yang berdasarkan Keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikan karena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK; atau<br /> f. <br />dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun.<br /><br />Pasal 25<br /><br />Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK diatur dengan Peraturan Presiden.<br /><br />Bagian Keempat<br />Pengambilan Keputusan dan Pembiayaan<br /><br />Pasal 26<br />(1) <br />Keputusan LPSK diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat<br />(2) <br />Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.<br /><br />Pasal 27<br /><br />Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<br /><br />BAB IV<br />SYARAT DAN TATA CARA<br />PEMBERHENTIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN<br /><br />Bagian Kesatu<br />Syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan<br /><br />Pasal 28<br />Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut :<br />a. <br />sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;<br />b. <br /><br />tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;<br />c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;<br />d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban<br /><br />Bagian Kedua<br />Tata Cara Pemberian Perlindungan<br /><br />Pasal 29<br />Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:<br />a. <br />Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;<br />b. <br />LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;<br />c. <br />Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan<br /><br />Pasal 30<br />(1) <br />Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban.<br />(2) <br />Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :<br /> a. <br />kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;<br /> b. <br />kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatan;<br /> c. <br />kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;<br /> d. <br />kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan<br /> e. <br />hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK<br /><br />Pasal 31<br /><br />LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 .<br /><br />Pasal 32<br />(1) <br />Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan :<br /> a. <br />Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;<br /> b. <br />Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;<br /> c. <br />Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau<br /> d. <br />LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan<br />(2) <br />Penghentian perlindungan keamanan sesorang Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.<br /><br />Bagian Ketiga<br />Tata Cara Pemberian Bantuan<br /><br />Pasal 33<br /><br />Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada seorang Saksi dan/atau Korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada LPSK.<br /><br />Pasal 34<br />(1) <br />LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban.<br />(2) <br />Dalam hal Saksi dan/atau Korban layak diberi bantuan, LPSK menentukan jangka waktu yang besaran biaya-biaya yang diperlukan.<br />(3) <br />Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta jangka waktu dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<br /><br /> <br /><br />Pasal 35<br /><br />Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.<br /><br />Pasal 36<br />(1) <br /><br />Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang.<br />(2) <br />Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.<br /><br />Pasal 36<br />(1) <br /><br />Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang.<br />(2) <br />Dalam melaksanakan perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi terkait sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.<br /><br />BAB V<br />KETENTUAN PIDANA<br /><br />Pasal 37<br />(1) <br /><br />Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)<br />(2) <br />Setiap orang yang memerlukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br />(3) <br />Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)<br /><br />Pasal 38<br /><br />Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />Pasal 39<br /><br />Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />Pasal 40<br /><br />Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikuranginya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau pasal 7 (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<br /><br />Pasal 41<br /><br />Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />Pasal 42<br /><br />Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).<br /><br />Pasal 43<br />(1) <br /><br />Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.<br />(2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim<br /><br />BAB VI<br />KETENTUAN PERALIHAN<br /><br />Pasal 44<br /><br />Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.<br /><br />BAB VII<br />KETENTUAN PENUTUP<br /><br />Pasal 45<br /><br />LPSK harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.<br /><br />Pasal 46<br /><br />Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<br /><br />Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga negara Republik Indonesia<br /> <br /><br />Disahkan di Jakarta<br />pada tanggal 11 Agustus 2006<br /><br />PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,<br /><br />ttd<br /><br />DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO<br /><br />diundangkan di Jakarta<br />Pada tanggal 11 Agustus 2006<br /><br />MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA<br />REPUBLIK INDONESIA<br /><br />ttd<br /><br />HAMID AWALUDIN<br /> <br /><br />LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 64<br /> <br /><br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4215838621683548976-8368521604376144294?l=id-law.blogspot.com' alt='' /></div>yunitaehttp://www.blogger.com/profile/18245560278778668952noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4215838621683548976.post-85341454479130773132007-06-25T18:19:00.000-07:002007-06-25T18:23:31.830-07:00UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2000<br />TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA<br />NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH<span class="fullpost"><br /><br />DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br /><br />PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,<br /><br />Menimbang : <br /><br />Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah;<br /><br /><br />bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;<br /><br /><br />bahwa pajak Daerah dan Reptribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;<br /><br /><br />bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;<br /><br /><br />bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka perlu dilakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;<br /><br />Mengingat : <br /><br /><br />Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;<br /><br /><br />Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);<br /><br /><br />Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);<br /><br /><br /><br />Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);<br /><br /> <br /><br />Dengan Persetujuan<br /><br />DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA<br /><br /><br />MEMUTUSKAN :<br /><br /><br />Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.<br /><br />Pasal I<br /><br /><br />Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), diubah sebagai berikut :<br /><br /><br />1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 7, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 22, angka 24, angka 25, angka 33, angka 34, angka 35, dan angka 37 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :<br /><br /><br />"Pasal 1<br /><br /><br />Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :<br /><br /><br /><br />Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<br /><br /><br /><br />Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.<br /><br /><br />Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Daerah Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota.<br /><br /><br /><br />Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br /><br /><br /><br />Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<br /><br /><br /><br />Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.<br /><br /><br /><br />Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.<br /><br /><br /><br />Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak Daerah.<br /><br /><br /><br />Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.<br /><br /><br /><br />Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.<br /><br /><br /><br />Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.<br /><br /><br /><br />Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.<br /><br /><br />Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.<br /><br /><br /><br />Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.<br /><br /><br /><br />Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.<br /><br /><br /><br />Surat Ketetapan Pajak Daerah, Yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.<br /><br /><br /><br />Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.<br /><br /><br /><br />Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.<br /><br /><br /><br />Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.<br /><br /><br /><br />Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.<br /><br /><br /><br />Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.<br /><br /><br /> <br /><br /><br />Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah. <br /><br /><br /><br />Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.<br /><br /><br /><br />Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.<br /><br /><br /><br />Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.<br /><br /><br /><br />Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<br /><br /><br /><br />Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.<br /><br /><br /><br />Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.<br /><br /><br /><br />Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.<br /><br /><br /><br />Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<br /><br /><br /><br />Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.<br /><br /><br /><br />Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.<br /><br /><br /><br />Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.<br /><br /><br /><br />Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.<br /><br /><br /><br />Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.<br /><br /><br /><br />Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.<br /><br /><br /><br />Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.<br /><br /><br /><br />Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya."<br /><br /><br />2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, serta ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :<br /><br /><br /> <br /><br />"Pasal 2<br /><br /><br />(1) Jenis Pajak Propinsi Terdiri dari :<br /><br /><br /><br />Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;<br /><br /><br />Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;<br /><br /><br />Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;<br /><br /><br />Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.<br /><br /><br />(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :<br /><br /><br /><br />Pajak Hotel;<br /><br /><br />Pajak Restoran;<br /><br /><br />Pajak Hiburan;<br /><br /><br />Pajak Reklame;<br /><br /><br />Pajak Penerangan Jalan;<br /><br /><br />Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C;<br /><br /><br />Pajak Parkir.<br /><br /><br />(3) Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<br /><br /><br />(4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut :<br /><br /><br /><br />bersifat pajak dan bukan Retribusi;<br /><br /><br />objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;<br /><br /><br />objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;<br /><br /><br />objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;<br /><br /><br />potensinya memadai;<br /><br /><br />tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;<br /><br /><br />memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan<br /><br /><br />menjaga kelestarian lingkungan.<br /><br /><br />(5) dihapus.<br /><br /><br />(6)Dihapus."<br /><br /><br />3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B, yang berbunyi sebagai berikut :<br /><br /><br /> <br /><br />"Pasal 2 A<br /><br /><br />(1) Hasil penerimaan pajak Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukan bagi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :<br /><br /><br /><br />Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30 % (tiga puluh persen);<br /><br /><br /><br />Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);<br /><br /><br /><br />Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70 % (Tujuh puluh persen).<br /><br /> <br /><br />(2) Hasil penerimaan pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) diperuntukan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) bagi Desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan.<br /><br /><br />(3) Bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Daerah Kabupaten/Kota.<br /><br /> <br /><br />(4) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Desa.<br /><br /><br />(5) Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten/Kota." <br /><br /><br />"Pasal 2B <br /><br /><br />(1) Dalam hal hasil penerimaan pajak Kabupaten/Kota dalam suatu Propinsi terkonsentrasi pada sejumlah kecil Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang merealokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang bersangkutan.<br /><br /><br />(2) Dalam hal objek pajak Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi yang bersifat lintas Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang untuk merealokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota yang terkait.<br /><br /><br />(3) Realokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Gubernur atas dasar kesepakatan yang dicapai antar Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan." <br /><br /><br />(4) Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai beikut :<br /><br /><br />"Pasal 3<br /><br /><br />(1) Tarif jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling tinggi sebesar :<br /><br /><br /><br />Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen);<br /><br /><br />Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen);<br /><br /><br />Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);<br /><br /><br />Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen);<br /><br /><br />Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);<br /><br /><br />Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);<br /><br /><br />Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);<br /><br /><br />Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen)<br /><br /><br />Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);<br /><br /><br />Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);<br /><br /><br />Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).<br /><br />(2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<br /><br /><br />(3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<br /><br /><br />(4) Besarnya pokok pajak dihitung dengan mangalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak."<br /><br /><br />(5) Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :<br /><br /><br />"Pasal 4<br /><br /><br />(1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<br /><br />(2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut.<br /><br />(3) Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :<br /><br /><br /><br />Nama, obyek, dan subyek pajak;<br /><br /><br />Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;<br /><br /><br />Wilayah pemungutan;<br /><br /><br />Masa pajak;<br /><br /><br />Penetapan;<br /><br /><br />Tata cara pembayaran dan penagihan;<br /><br /><br />Kedaluwarsa;<br /><br /><br />Sanksi administrasi; dan<br /><br /><br />Tanggal mulai berlakunya.<br /><br />(4) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan mengenai :<br /><br /><br /><br />Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;<br /><br /><br />Tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;<br /><br /><br />Asas timbal balik<br /><br /><br />(5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (4) harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.<br /><br /><br />(6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah." <br /><br /><br />6. Ketentuan Pasal 5 dihapus<br /><br />7. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :<br /><br /><br />"Pasal 5A<br /><br /><br />(1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.<br /><br /><br />(2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud. <br /><br /><br />(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.<br /><br /><br />(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."<br /><br /><br />8. Ketentuan Pasal 18 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :<br /><br /><br />"Pasal 18<br /><br /><br />(1) Obyek Retribusi terdiri dari :<br /><br /><br /><br />Jasa Umum;<br /><br /><br />Jasa Usaha;<br /><br /><br />Perizinan Tertentu.<br /><br /><br />(2) Retribusi dibagi atas tiga golongan :<br /><br /><br /><br />Retribusi Jasa Umum;<br /><br /><br />Retribusi Jasa Usaha<br /><br /><br />Retribusi Perizinan Tertentu.<br /><br /><br />(3) Je